Langgar Panduan Touring IMI Belum Ada Hukuman

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau progres pembangunan jalan akses perbatasan Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan hari ini, Kamis (19/12/2019). — Langgar panduan touring tidak kena hukuman. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

Jakarta -

Ikatan Motor Indonesia (IMI) sudah resmi mengeluarkan panduan berkendara berkelompok atau touring bagi komunitas sepeda motor di Indonesia. Acuan ini belum menjadi aturan pemerintah sehingga tidak ada sanksi yang memberatkan apabila melanggarnya.

"Belum (ada hukuman) ini kan biar (komunitas) tahu, karena ada komunitas yang punya panduan ada yang nggak punya. Ini standar untuk mereka semua," ucap Ketua IMI, Sadikin Aksa kala dikonfirmasi detikoto lewat sambungan telepon, Sabtu (28/11/2020).

Tentunya panduan ini belum dapat diawasi pula bagaimana implementasinya di lapangan. Sebab untuk menjadi lebih kuat, panduan ini perlu disahkan menjadi aturan oleh pemerintah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ke depan akan berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan Darat dan Korlantas apakah jadi standarisasi. Ke depan baru kita bicarakan selanjutnya. Kita harap bisa jadi standar baru, setelah itu kita buat pengawasannya," terang Sadikin.

Ia juga mengatakan untuk menjadi sebuah standar hukum itu juga tak dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Walau begitu, panduan ini paling tidak dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menggodok aturannya. Selain itu panduan ini juga masih perlu banyak penyempurnaan pula.

"Ssulan pemerintah sudah menjawab dan mau jadi standar. Tapi belum komplit dan kita masih cari dulu. Bikin Undang-undang nggak cukup 1-2 bulan prosesnya panjang, maju mundur. Kami bilang jangan dulu, kami masih butuh penyempurnaan," katanya.

Saat ini aturan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi komunitas motor yang belum memilikinya. IMI juga terbuka dengan masukan yang diberikan oleh komunitas agar panduan ini dapat sama-sama dijalankan dengan baik.

"Paling tidak sudah ada dulu. Kita sama-sama minta masukan. Nah, ini panduan sudah resmi kita launching, kami harap panduan ini dengan Kemenhub dan lembaga terkait bisa standarisasi, ke depannya mungkin perlu dilengkapi komunitas," tutupnya.