Kendaraan Dinas Pemerintah Diganti Mobil Listrik, Ditargetkan Mulai 2021

Tim detikcom - detikOto
Rabu, 07 Okt 2020 10:17 WIB
Mobil Toyota Prius PHV GR Sport yang bikin Sri Mulyani Kesengsem
Mobil listrik. Foto: Dadan Kuswaraharja
Jakarta -

Pemerintah mendukung keberlangsungan kendaraan listrik di Indonesia. Dukungan kendaraan listrik itu juga dibuktikan dengan rencana penggantian kendaraan dinas bermesin bakar menjadi kendaraan elektrik.

Plt Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Ayodhia GL Kalake, mengatakan salah satu dukungan pemerintah rencananya akan mengganti mobil dinas menjadi mobil listrik.

"Salah satu dukungan pemerintah, rencananya akan ada ketentuan bahwa kita akan mengganti secara bertahap kendaraan dinas dari yang menggunakan fossil fuel kepada kendaraan listrik berbasis baterai," kata Plt Deputi Transportasi dan Infra Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Ayodhia Kalake dalam program Squawk Box di CNBC Indonesia TV, Senin, (05/10/2020).

Dikutip dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, kendaraan listrik itu rencananya akan menggantikan mobil dinas yang dipakai Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD secara bertahap.

"Maka diperlukan Surat Edaran dari institusi terkait," tulis laman resmi Kemenko Marves.

Targetnya, mulai tahun 2021 sampai tahun 2024 sudah terwujud penggantian kendaraan dinas bermesin bakar menjadi kendaraan elektrik. Sementara kendaraan listrik roda dua produksi dalam negeri sudah masuk ke dalam e-catalogue inovasi.

Dalam wawancara bersama CNBC Indonesia beberapa hari lalu, Ayodhia menegaskan bahwa wacana penggantian mobil dinas berbahan bakar fosil ke mobil listrik tersebut tak serta merta langsung berjalan. Penggantian kendaraan dinas berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik akan dilakukan secara bertahap.

Selain itu, dia mengatakan ada banyak dukungan pemerintah untuk keberlangsungan kendaraan listrik di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah dukungan dari pemerintah daerah seperti bea balik nama 0% untuk kendaraan listrik. Dan yang terbaru, kendaraan listrik bisa dikredit dengan DP 0%.



Simak Video "KPK soal Mobil Dinas Pimpinan: Tunjangan Transportasi Akan Dihapus"
[Gambas:Video 20detik]
(rgr/din)