Penularan Virus Corona Masih Tinggi, Perusahaan Disarankan Siapkan Angkutan Karyawan

Jakarta -

Sebagian masyarakat DKI Jakarta sudah memulai aktivitas bekerja di perkantoran. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengizinkan perkantoran kembali dibuka di masa PSBB transisi.

Namun, kembalinya aktivitas perkantoran dan tak sedikit karyawan yang mengandalkan transportasi umum dikhawatirkan membuat penyebaran virus Corona (COVID-19) meningkat. Sebab, transportasi umum yang mengumpulkan banyak orang berpotensi menjadi tempat penularan virus.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno sempat mengutarakan pendapatnya terkait pergerakan orang untuk beraktivitas di kantor. Jika memang ada sebuah perusahaan yang mewajibkan karyawannya bekerja di kantor, perusahaan itu perlu mengakomodasi sendiri mobilitas pekerjanya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau mau sesuai ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan dapat menyediakan sendiri kebutuhan angkutan untuk para karyawannya, agar terjamin protokol kesehatan terutama physical distancing," kata Djoko.

Ketua DPP Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan, mengatakan usulan itu bisa membuat perjalanan karyawan menjadi lebih terkontrol. Protokol kesehatan tetap bisa diterapkan dengan efektif.

"Kita sudah ajukan beberapa usulan itu, tapi ini kelihatannya kan persoalannya nanti beban siapa. Apakah beban karyawan atau melalui pengusahanya. Kemudian titik-titik area lokasi tempat tinggal karyawan juga kan menjadi satu pemikiran juga supaya dia tepat sasaran," kata Shafruhan kepada detikcom, Selasa (9/6/2020).

"Kita kan baru pemikiran-pemikiran, ide-ide aja. Dalam rangka termasuk untuk menggerakkan, artinya supaya masyarakat juga membiasakan diri," sebutnya.

Sebelumnya, Djoko mengatakan, menyediakan angkutan khusus bagi karyawan yang bekerja sama dengan perusahaan transportasi dapat membantu bisnis transportasi umum yang sedang mengalami titik nadir bisnisnya.

"Agar pada saat penerapan new normal khususnya di Jabodetabek tidak timbul kekacauan di sektor transportasi. Sebab sumber permasalahan bukan di sektor transportasinya namun pada bagaimana pengaturan kegiatan manusianya," katanya.