BPPT: Kendaraan Listrik Ubah Gaya Hidup

Jakarta - Kendaraan listrik sudah di depan mata. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menilai kehadiran KBL atau Kendaraan Bermotor Listrik saat ini telah mengubah tren gaya hidup masyarakat tanah air.

"Kendaraan bermotor listrik merupakan salah satu tren transportasi terkini yang mengubah gaya hidup kita," ujar Kepala BPPT Riza Hammam usai Penandatanganan MoU terkait kerjasama Percepatan Program KBL Berbasis Baterai, di Kantor BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai pun telah diterbitkan pada 8 Agustus 2019. Oleh karena itu, untuk membuktikan keseriusan pemerintah dalam menyambut era baru transportasi ini, BPPT pun terus mendorong agar teknologi ini mampu diadaptasi secara masif, Satu diantaranya melalui sinergi dengan banyak lembaga, baik dari pemerintah maupun non pemerintah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

BPPT pun bekerja sama dengan sejumlah pihak, yakni melalui penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Len Industri, serta kerja sama PLN dengan mitra lainnya terkait Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) atau Charging Station.

MoU antara BPPT, Len Industri dan PLN Foto: dok BPPT

BPPT pun kini telah dipercaya untuk menjalankan Flagship mengacu pada Prioritas Riset Nasional (PRN) khususnya terkait Fast Charging Station. Hammam menuturkan, ini merupakan bagian dari Flagship Penyimpanan Energi dan Charging Station untuk 5 tahun ke depan, yakni periode 2020-2024.

Program ini pun diharapkan mampu memberikan dorongan agar pembangunan industri charging station dalam negeri bisa direalisasikan secara optimal.

"Ini merupakan wujud kepercayaan terhadap inisiatif pengembangan KBL dan Infrastruktur KBL berupa charging station yang telah dilakukan oleh BPPT selama ini," tutur Hammam.

Terkait inisiatif yang mengacu pada infrastruktur KBL, sebelumnya BPPT telah berhasil meluncurkan dua Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik atau Electric Vehicle Charging Station (EVCS) pada 2018 lalu. EVCS itu meliputi fasilitas fast charging station 50 kW yang ditempatkan di kantor BPPT Jakarta Pusat, dan di Klaster Energi BPPT yang terletak di kawasan PUSPIPTEK Serpong, Tangerang Selatan, Banten.

Dalam perkembangannya, penggunaan fasilitas EVCS itu cukup efektif karena banyak masyarakat yang mulai memanfaatkan fast charging station ini untuk kebutuhan mereka, "Ini adalah salah satu bentuk dari kliring teknologi yang merupakan salah satu peran BPPT," ujarnya.

Selain terus mendorong penggabungan sumber energi terbarukan dalam sistem yang disebut 'smart grid' sebagai bagian dari upaya pengimplementasian terhadap peran lainnya, yakni perekayasaan maupun alih teknologi.

BPPT juga berupaya berkontribusi dalam mendorong Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 15 persen dari keseluruhan sistem charging station di tahap awal. Tentunya nilai itu diharapkan dapat ditingkatkan menjadi 30%.

Terkait kerja sama pengembangan charging station, BPPT bersinergi dengan PT Len Industri melalui pertimbangan terhadap sejumlah faktor. Mulai dari alokasi penempatan charging station di kota lainnya selain ibu kota yakni Bandung, kemudian kombinasi dengan PLTS lantaran kompetensi dalam pengembangan sistem PLTS merupakan ranah PT Len Industri.

Hingga potensi terkait peningkatan TKDN yang menggunakan perangkat hasil pengembangan yang dilakukan perusahaan tersebut. Sementara terkait kerja sama BPPT dengan PLN, perlu diketahui bahwa SPKLU telah diatur dalam Perpres Nomor 55 tahun 2019, di mana PLN ditunjuk sebagai penyedia infrastruktur pengisian listrik bagi KBL untuk kali pertama.

"Karenanya, hari ini merupakan momentum penting karena kita semua berkumpul untuk menjalin kerjasama yang lebih konkrit, guna menindaklanjuti amanat Perpres tersebut," papar Hammam.

BPPT memang berharap bisa bersinergi dengan para pemangku kepentingan terkait penerapan teknologi pada industri SPKLU ini. "Ini menjadi pijakan awal terbentuknya semacam wadah seperti sebuah konsorsium charging station. Bukan tidak mungkin nanti akan ada MoU lanjutan antara mitra-mitra yang berkumpul di sini terkait teknologi atau model bisnis charging station," tegas Hammam.

Hammam berharap agar penandatanganan MoU yang dilakukan hari ini, mampu membentuk sebuah komunitas teknologi dan industri charging station KBL. Sehingga perekonomian Indonesia bisa tumbuh dan negara ini mampu mandiri dan berdaya saing pada masa mendatang.

"Ke depan, upaya yang kita mulai hari ini saya harap terus dapat dikembangkan lebih luas lagi untuk mewujudkan ekosistem industri teknologi KBL yang kondusif, yang mampu memberikan dukungan terhadap kemandirian dan daya saing bangsa," ujarnya.