FOLLOW detikOto
Rabu, 13 Mar 2019 11:38 WIB
Pelumas Wajib SNI Ditentang, Pemerintah: Kita Tidak Boleh Kalah
Ilustrasi pabrik pelumas. Foto: Pradita Utama
Jakarta - Sejak wacana pemberlakuan wajib SNI bagi pelumas otomotif digulirkan mulai awal 2018 silam, banyak tanggapan kontra mengenai kebijakan ini. Salah satunya dari Perhimpunan Distributor Importir dan Produsen Pelumas Indonesia (Perdippi).
Menanggapi penolakan itu, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dengan tegas akan melawan. "Mereka itu yang bernama asosiasi impor Perdippi, kami sebagai pemerintah tidak boleh kalah. Kami tetap hadir untuk kepentingan orang banyak," kata Direktur Industri Kimia Hilir Ditjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian, Taufik Bawazier di Jakarta.
Salah satu alasan yang menjadi dasar penolakan Perdippi adalah sudah adanya standarisasi melalui Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), sehingga sertifikasi SNI dianggap belum terlalu dibutuhkan.
"NPT itu ada sebelum SNI ada. Artinya SNI ada, otomatis NPT jadi tidak ada. Kira-kira begitu. Jadi dulu karena tidak ada SNI yang mengatur, maka NPT diberlakukan. NPT itu prinsipnya license and treat the market. Jadi dia seperti obat, yang mengatur pasar, walaupun dia ada syarat laboraturium untuk pengujian, bukan berarti dia menjadi instrumen yang boleh diterapkan untuk menegakkan aturan ini. Jadi waktu itu karena ada kekosongan aturan (SNI), maka NPT berlaku," lanjut Taufik.
Ditambahkan Taufik, dengan adanya SNI wajib untuk pelumas otomotif, maka diharapkan bisa menimbulkan persaingan sehat antara produsen pelumas otomotif dalam negeri maupun luar negeri.
"Adanya SPPT-SNI wajib untuk pelumas, akan membuat tidak ada diskriminasi untuk pabrikan dalam negeri maupun importir. Jadi ini adil, menciptakan fairness bisnis, jadi semua harus mendaftar SPPT- SNI, kami tidak menghalangi pasar, aturan itu tidak menghalangi pasar, justru pasar itu akan dijamin dengan beredarnya oli yang berkualitas, di nasional ini 80 persen untuk otomotif, makanya kita masuk untuk itu," pungkas Taufik.
Untuk informasi, peraturan wajib SNI untuk pelumas otomotif itu diundangkan pada tanggal 10 September 2018. Dan akan berlaku mulai 10 September 2019. Dengan adanya SNI wajib untuk oli, diharapkan bisa menjamin mutu kualitas oli yang beredar di Tanah Air. (lua/rgr)
Menanggapi penolakan itu, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dengan tegas akan melawan. "Mereka itu yang bernama asosiasi impor Perdippi, kami sebagai pemerintah tidak boleh kalah. Kami tetap hadir untuk kepentingan orang banyak," kata Direktur Industri Kimia Hilir Ditjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian, Taufik Bawazier di Jakarta.
"NPT itu ada sebelum SNI ada. Artinya SNI ada, otomatis NPT jadi tidak ada. Kira-kira begitu. Jadi dulu karena tidak ada SNI yang mengatur, maka NPT diberlakukan. NPT itu prinsipnya license and treat the market. Jadi dia seperti obat, yang mengatur pasar, walaupun dia ada syarat laboraturium untuk pengujian, bukan berarti dia menjadi instrumen yang boleh diterapkan untuk menegakkan aturan ini. Jadi waktu itu karena ada kekosongan aturan (SNI), maka NPT berlaku," lanjut Taufik.
Ditambahkan Taufik, dengan adanya SNI wajib untuk pelumas otomotif, maka diharapkan bisa menimbulkan persaingan sehat antara produsen pelumas otomotif dalam negeri maupun luar negeri.
"Adanya SPPT-SNI wajib untuk pelumas, akan membuat tidak ada diskriminasi untuk pabrikan dalam negeri maupun importir. Jadi ini adil, menciptakan fairness bisnis, jadi semua harus mendaftar SPPT- SNI, kami tidak menghalangi pasar, aturan itu tidak menghalangi pasar, justru pasar itu akan dijamin dengan beredarnya oli yang berkualitas, di nasional ini 80 persen untuk otomotif, makanya kita masuk untuk itu," pungkas Taufik.
Untuk informasi, peraturan wajib SNI untuk pelumas otomotif itu diundangkan pada tanggal 10 September 2018. Dan akan berlaku mulai 10 September 2019. Dengan adanya SNI wajib untuk oli, diharapkan bisa menjamin mutu kualitas oli yang beredar di Tanah Air. (lua/rgr)
