"Kalau ada semacam ini (usulan menjual harga Premium Non Subsidi) sebetulnya sih kita bisa saja. Tapi nanti kan harus ada pengawasan lebih untuk memilahnya, jadinya kita harus memilah lagi pengawasan untuk yang disubsidi dan non subsidi. Ini memang perlu kajian dan Pertamina di sini hanya sebagai operator untuk melaksanakan ini," kata VP Corporate Communication Pertamina, Mochammad Harun di Jakarta, Selasa (4/1/2011).
Harun mengatakan, Pertamina selaku operator hanya menjalankan kebijakan pemerintah. Sehingga hal ini lebih baik ditanggapi oleh Pemerintah langsung. "Buat kita sebetulnya semakin banyak variasi bahan bakar maka akan semakin rumit sebetulnya. Seperti yang saya bilang tadi akan ada pengawasan lagi yang lebih," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
(ang/ddn)












































Komentar Terbanyak
Jawaban Pindad soal Prabowo Minta Desain Mobil Khusus Presiden Sapa Rakyat
Wacana KDM Hapus Pajak Kendaraan-Diganti Jalan Berbayar: Biar Adil
Kapan Potongan Ojol 8% Mulai Berlaku?