Foke: Pajak dan ERP Bukan untuk Batasi Pembelian Mobil

Jakarta - Berbagai cara sudah disiapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan pada tahun depan. Mulai dari penerapan pajak progresif hingga Electronic Road Pricing (ERP).

Menurut Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, berbagai kebijakan itu bukan untuk mematikan industri otomotif.

"Bukannya kami ingin membatasi produksi atau pembelian mobil. Yang kami ingin batasi adalah penggunaannya," jelas pria yang akrab disapa Foke itu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebab kalau semua mobil dibebaskan keluar seperti sekarang hasilnya adalah kemacetan yang terus menggurita.

DI Jakarta, menurut Foke, mengatasi kemacetan dan banjir adalah salah satu prioritas utama, setelah itu udara bersih.

"Bagi Jakarta prioritas bukan udara bersih tapi macet dan banjir," ujarnya.

Untuk mengatasi kemacetan ini semua pihak harus bersatu mulai dari pemerintah, produsen mobil hingga masyakatat pengguna kendaraan.

"Semua harus bersinergi. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga tidak lupa untuk memperbaiki pelayanan angkutan umum yang ada di Jakarta. Koridor busway menurut Foke akan segera ditambah pada tahun depan.

"Tahun depan 1 koridor lagi. Koridor 11 akan difungsikan, 12 akan dibebaskan lahannya. Bus juga akan lebih canggih, generasi berikutnya dari yang ada sekarang," paparnya.

Selain itu inovasi juga akan mereka lakukan dengan rencana pembangunan mass rapid transportation (MRT). "Semua sudah kita rencanakan. Saya sudah anggarkan dana hingga Rp 300 miliar untuk pembebasan tanah yang bawah tanahnya dilalui MRT ini," imbuhnya.

"Diharapkan 2016 sudah bisa berfungsi. Ini semua untuk kualitas hidup yang lebih baik bagi warga Jakarta," pungkas Foke.

(ddn/ddn)