Ganjil Genap Belum Mendesak, Ini Penjelasan Dishub DKI Jakarta

Jakarta -

Ganjil genap mobil pribadi hingga saat ini belum diberlakukan di DKI Jakarta. Padahal, volume lalu lintas DKI Jakarta sudah mendekati kondisi normal seperti sebelum pandemi COVID-19.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, untuk saat ini ganjil genap belum mendesak. Agar tak terjadi penumpukan orang di angkutan massal, Syafrin menyarankan agar ganjil-genap masih ditiadakan dulu.

"Memang untuk saat ini agar kita sambil menjaga terus Jakarta untuk tidak terpapar gelombang kedua COVID-19, kami menyarankan untuk ganjil genap belum mendesak untuk diberlakukan," kata Syafrin dalam Rapat Pimpinan (Rapim) kebijakan mobilitas pasca-pancemi COVID-19 yang digelar pada 29 Juni lalu dan ditayangkan pada channel Youtube Pemprov DKI Jakarta.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saran Syafrin soal peniadaan ganjil genap itu bukan tak berdasar. Pihak Dishub DKI Jakarta telah mencermati pergerakan lalu lintas dan jumlah penumpang di angkutan umum. Kemudian, Dishub mensimulasikan kondisi lalu lintas pada masa transisi ini.

"Kita ketahui bahwa jumlah perjalanan orang di Jakarta saat ini rata-rata 26,4 juta perjalanan per hari, dengan trip rate-nya rata-rata dua (pulang-pergi), maka total orang melakukan perjalanan 13,2 juta orang per hari," kata Syafrin.

Namun, Syafrin kemudian mensimulasikan jumlah pergerakan orang per hari dikurangi masyarakat yang masih melakukan aktivitas di rumah seperti pelajar, mahasiswa atau dosen hingga yang masih melakukan kerja dari rumah (work from home/WFH).

Ganjil Genap di Jakarta. Foto: Ilustrator Mindra Purnomo

"Sejalan dengan kebijakan Pak Gub (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) untuk meliburkan pelajar/mahasiswa, saat ini perkiraan dari analisis kami ada 2.557.880 orang per hari yang tidak melaksanakan kegiatan dan ini menjadi pengurang dari total orang yang melakukan perjalanan di Jakarta," ucap Syafrin.

"Memang dalam Pergub 51 diatur untuk work from home tetap 50%, tetapi dalam simulasi ini kami menghitung bahwa masih ada potensi pelanggaran, sehingga untuk yang pekerja kami hitung yang work from home tetap 30%, sehingga mobilitas pergerakan orang per hari di Jakarta lebih kurang 7,7 juta orang/hari, atau 15,5 juta perjalanan per hari," tambahnya.

Dari total 15,5 juta perjalanan per hari, Syafrin kemudian mensimulasikan kapasitas angkutan umum yang ada setelah disesuaikan dengan aturan physical distancing. Dari perhitungan Dishub, bus rapid transit (BRT) mampu menampung 44.640 orang per jam, MRT memiliki kapasitas maksimal 21.600 orang per jam, LRT 1.440 orang/jam, kereta commuter line 72.000/jam, taksi dan bajaj 17.100 orang/jam, taksi online 391.273 penumpang/jam, ojek online 1,3 juta penumpang/jam, serta ojek pangkalan 18.750 orang/jam. Sehingga total kapasitas angkutan umum yang ada di Jakarta sebanyak 1,8 juta penumpang per jam.

"Dari hasil simulasi memang terlihat, bahwa jika kita menerapkan kebijakan ganjil genap, memang proyeksi kami pada jam sibuk itu sekitar 12% perjalanan per hari biasanya yang diambil (pada keadaan normal), setelah menerapkan ganjil-genap otomatis menjadi 6% jumlah pergerakan per hari (dengan pengaturan jam kerja/shift) dikurangi dengan 30% yang work from home, maka proyeksi pengguna angkutan umum di ganjil-genap menjadi pertambahannya 566 ribu penumpang per jam," katanya.

Dengan total 566 ribu limpahan penumpang dari kebijakan ganjil-genap, secara perhitungan kasar memang kapasitas angkutan umum yang tersedia 1,8 juta ini mampu menampung. Namun, jika melihat kapasitas angkutan umum massal seperti BRT, MRT, LRT dan commuter line, menurut Syafrin tidak cukup untuk menampung limpahan penumpang dari kebijakan ganjil-genap.

"Untuk kapasitas angkutan umum massal kita (MRT, BRT, LRT dan commuter line) yang menjadi moda utama masyarakat itu hanya 139.680 per jam. Artinya tidak mampu untuk menampung limpahan dari pembatasan ganjil genap," jelas Syafrin.

Sehingga, jika ganjil genap diberlakukan, diprediksi akan terjadi penumpukan kembali di angkutan umum. Apalagi, angkutan umum saat ini masih menerapkan physical distancing.

Namun, saat ganjil genap tidak diberlakukan dan mencegah penambahan kendaraan pribadi yang masif, pihak perkantoran disarankan untuk mengadakan pelayanan angkutan karyawannya.

[Gambas:Youtube]