Aturan Belum Pasti, Toyota Masih Jualan Mobil Hybrid Tanpa Insentif

Toyota Camry yang sudah mengusung tenaga hybrid. Foto: Ari Saputra

Jakarta - Kendaraan bertenaga listrik sebentar lagi bakal diatur dalam Peraturan Presiden. Buat yang belum tahu, kendaraan listrik itu beragam tidak hanya yang sepenuhnya ditenagai baterai. Mobil hybrid, plug-in hybrid pun tergolong mobil listrik.

Salah satu hal yang bisa mendorong penjualan mobil listrik seperti hybrid, plug-in hybrid, serta EV adalah melalui pemberian insentif agar harga jualnya lebih murah. Hal itu sudah diterapkan di beberapa negara dan terbukti berhasil mendongkrak penjualan mobil ramah lingkungan tersebut.

Saat ini aturan insentif soal mobil listrik masih terus digodok dan menanti untuk diteken. Bocorannya hanya mobil berbasis full listrik saja yang akan mendapatkan insentif.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tentunya bagi produsen yang telah memasarkan mobil hybrid bisa jadi itu merugikan. Jika nanti insentif diberlakukan, konsumen bisa saja beralih ke mobil listrik yang notabene lebih murah. Sedangkan mobil hybrid karena tidak mendapat insentif, harganya bisa melambung tinggi.

Salah satu produsen mobil yang telah menjual mobil hybrid adalah Toyota. Mendengar hal itu, Toyota tak terburu-buru untuk menarik penjualan mobil hybrid dari pasaran.

"Banyak faktor yang menentukan, bukan semata-mata murah kan," tutur Executive General Manager PT Toyota Astra Motor Fransiscus Soerjopranoto saat dihubungi detikOto, Kamis (31/1/2019).

Sebelumnya Penasihat Khusus Menteri Bidang Kebijakan Inovasi dan Daya Saing Industri Kemenko Bidang Maritim, Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro menyebut insentif diberikan untuk mendorong perakitan mobil listrik nasional. Sementara nasib mobil hybrid dan kawan-kawan terlihat belum tersentuh regulasi tersebut.

"Perpres ini hanya mengatur kendaraan listrik berbasis baterai titik yang lain ikut pasar biasa," ujar Satryo.

"Kita siapkan insentif meskipun memang ada pro kontra nggak apa-apa kita batasi untuk berbasis baterai. Ada percepatan untuk penyediaan infrastruktur kemudian industri," ungkap Satryo. (dry/rgr)