Tidak Berlogo SNI, Pelumas Kendaraan Haram Dibeli

Ruly Kurniawan - detikOto

Rabu, 15 Agu 2018 17:07 WIB

Bekasi - Pemerintah akan memberlakukan SNI wajib untuk pelumas kendaraan. Meski masih banyak menimbulkan pro dan kontra, notifikasi tersebut sudah diajukan Kementerian Perindustrian ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Sehingga, pelumas kendaraan yang tidak mendapatkan sertifikasi SNI tak boleh beredar di pasar Indonesia.

"Sekarang sedang disiapkan regulasinya, targetnya sih selesai 2018 ini. Kita juga sudah notifikasi ke WTO sehingga tak ada masalah. Jadi setelah itu pelumas kendaraan di Indonesia wajib bersertifikat SNI," ucap Direktur Jendral Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Achmad Sigit Dwiwahjono di kawasan Marunda, Bekasi, Rabu (15/8/2018).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Baca juga: Shell: Tidak Sulit Dapat Sertifikat SNI untuk Pelumas Kendaraan

"Kalau belum SNI, ya mereka (para pelaku industri terkait) harus dikeluarkan dari pasar Indonesia. Tidak boleh berjualan," tambahnya.

Disebutkan pula kini ada 44 industri oli impor di dalam negeri. Sampai sejauh ini baru Shell saja yang sudah mendapatkan legalitas SNI dari Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Baca juga: Pelumas SNI, Gaikindo: Nggak Masalah, yang Penting Memenuhi Syarat

Beberapa waktu lalu Perhimpunan Distributor Importir dan Produsen Pelumas Indonesia (Perdippi) menolak ajakan pemerintah tersebut. Sebab mereka menyebut bahwa aturan itu akan menimbulkan persaingan tidak sehat dikarenakan beban biaya yang besar (ketika mengajukan sertifikasi SNI).

Sehingga, nantinya harga pelumas impor menjadi jauh lebih mahal dibanding produsen dalam negeri. Pada akhirnya akan menimbulkan monopoli pasar. (ruk/rgr)

pelumas pelumas kendaraan pelumas sni