Intip Isi Garasi Wali Kota Bima yang Ditetapkan KPK Jadi Tersangka Korupsi

ilustrasi korupsi — Ilustrasi korupsi. Foto: Getty Images/PeopleImages

Jakarta -

Wali Kota Bima Muhammad Lutfi ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Bicara koleksi otomotif, Wali Kota Bima Muhammad Lutfi memiliki mobil SUV gagah, Jeep Wrangler, di garasi rumahnya.

Dikutip dari situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Lutfi tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp 5.737.432.483. Harta itu dilaporkan untuk periode 30 Maret 2023/Periodik - 2022 dengan jabatan sebagai Wali Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dari total harta kekayaan itu, senilai Rp 4.010.000.000 berbentuk tanah dan bangunan, kemudian harta bergerak lainnya senilai Rp 819.000.000, serta harta kas dan setara kas senilai Rp 658.432.483.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian untuk harta berupa alat transportasi dan mesin, nilainya adalah Rp 250.000.000. Terdiri atas mobil Jeep Wrangler tahun 1996 hasil sendiri dengan taksiran harga sekarang Rp 150.000.000 dan mobil Jeep tahun 1972 hasil sendiri dengan taksiran harga Rp 100.000.000.

Diberitakan sebelumnya, KPK menggeledah kantor Wali Kota Bima terkait penyidikan baru kasus korupsi. Perkara yang tengah diusut berkaitan kasus pengadaan barang dan jasa hingga gratifikasi.

Penggeledahan dilakukan dalam tahap penyidikan. Berdasarkan informasi terpercaya dari sumber detikcom, tersangka dalam kasus ini ialah Wali Kota Bima Muhammad Lutfi.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri masih enggan menjelaskan siapa tersangka dalam kasus ini. Dia hanya menyebut penyidikan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.

"Sejauh ini dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dan gratifikasi," kata Ali Fikri saat dihubungi, Selasa (29/8/2023). Penggeledahan di kantor Wali Kota Bima dilakukan hari ini. Tim penyidik masih mengumpulkan alat bukti di lokasi.

"Informasi yang kami peroleh, betul hari ini ada tim KPK di Kota Bima. Sedang melakukan kegiatan pengumpulan bukti sebagai bagian proses penegakan hukum," jelas Ali.