Kata Honda soal Pajak Motor Bensin yang Diusulkan Naik

Kata Honda soal Pajak Motor Bensin yang Diusulkan Naik

Luthfi Anshori - detikOto
Sabtu, 03 Feb 2024 16:33 WIB
Astra Honda Motor resmi meluncurkan skuter matik terbarunya, Honda Stylo 160 di AHM Safety Riding & Training Center, Cikarang, Jumat (2/2/2024). Motor yang dibekali mesin 160 cc ini dibanderol Rp Rp 27.550.000.
Pajak motor non-listrik diusulkan naik. Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Luhut Binsar Pandjaitan belum lama ini mengungkap usulan agar pajak motor bensin dinaikkan. Kata Luhut, dengan menaikkan pajak motor konvensional, maka uangnya bisa untuk menyubsidi ongkos transportasi umum. Bagaimana tanggapan Honda?

Executive Vice President Director Astra Honda Motor (AHM) Thomas Wijaya menjelaskan, sepeda motor sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia buat beraktivitas dan juga bermobilitas.

"Harapannya, pertimbangan yang disampaikan sudah consider, dan harapannya tak berdampak. Tapi kalau itu terjadi, lalu bisa berdampak buat masyarakat atau konsumen yang menggerakkan ekonomi produktivitas dan mobilitas dengan sepeda motor, maka kita harapkan kebijakan-kebijakan pemerintah itu mempertimbangkan hal demikian, sehingga tidak berdampak bagi konsumen," kata Thomas di AHM Safety Riding & Training Center, Cikarang, Jumat (2/2/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lanjut Thomas menjelaskan, sepeda motor menjadi opsi alat transportasi selain transportasi umum. "Karena namanya mobilitas, bisa memakai kendaraan pribadi, bisa juga kendaraan umum," katanya lagi.

"Jadi gimana semua fasilitas transportasi mobilitas itu saling melengkapi saling memperkuat, itu yang kita harapkan, sehingga kalau ada kendaraan umum, justru kendaraan pribadi ini semakin meningkatkan produktivitas atau mobilitas masyarakat, sehingga ekonomi bisa bergerak," sambungnya.

ADVERTISEMENT

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar pajak motor dinaikkan. Kata Luhut, pajak dari motor bisa digunakan untuk menyubsidi ongkos transportasi umum.

"Kita tadi juga rapat berpikir sedang menyiapkan, mungkin menaikkan pajak, untuk kendaraan sepeda motor non-listrik, sehingga nanti itu bisa mensubsidi ongkos-ongkos seperti LRT ataupun nanti kereta api cepat," ungkap Luhut dalam sambutannya di acara peluncuran BYD Indonesia belum lama ini.




(lua/dry)

Hide Ads