Pajak Motor Bensin Naik Tak Selesaikan Masalah, Polusi Malah Bisa Makin Nambah

Jakarta -

Wacana menaikkan pajak motor bensin disebut tak menyelesaikan masalah. Kenaikan pajak itu justru memicu polusi makin bertambah.

Pemerintah berencana menaikkan pajak motor bensin. Langkah itu ditempuh sebagai salah satu upaya menekan angka polusi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut rencana kenaikan pajak itu juga akan digunakan untuk subsidi ke transportasi umum seperti LRT ataupun kereta cepat.

"Kita tadi juga rapat berpikir sedang menyiapkan, mungkin menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik. Sehingga nanti itu bisa mensubsidi ongkos-ongkos seperti LRT ataupun nanti kereta api cepat. Sehingga dengan demikian kita coba melihat ekuilibrium dalam konteks menurunkan air polution (polusi udara)," kata Luhut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun dari kacamata pengamat otomotif Bebin Djuana, kebijakan itu justru tak serta merta menekan angka polusi udara. Bebin justru menyebut kenaikan pajak motor bensin memicu polusi makin bertambah. Salah satu alasannya, sepeda motor banyak digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah.

Tak cuma itu, ojek online juga masih banyak menggunakan sepeda motor. Bila pajak dinaikkan, ini tentu memberatkan. Biaya yang harusnya bisa digunakan untuk servis berpotensi dialihkan untuk membayar pajak. Alhasil motor tak terawat dan emisi gas buangnya makin tinggi. Belum lagi bahan bakar yang digunakan juga bukan BBM dengan kandungan oktan tinggi.

"Begitu mereka merasa berat motornya nggak dirawat, makin meningkat polusinya. Bolak-balik yang dibeli Pertalite. Bagaimana mau menekan polusi kalau strategi mengatasinya tidak baik dan benar," ungkap Bebin saat dihubungi detikOto melalui sambungan telepon, Jumat (19/1/2024).

Bebin berpandangan untuk membuat masyarakat beralih menggunakan transportasi umum sekaligus menekan polusi, pembenahan utama yang mesti dilakukan justru pada moda transportasinya itu sendiri. Pria yang lama berkecimpung di industri roda empat Tanah Air itu mengatakan agar transportasi umum bisa lebih dulu menggunakan tenaga listrik. Pasalnya polusi terbesar juga disumbang dari transportasi umum yang masih menggunakan bahan bakar konvensional.

"Menaikkan pajak tidak menyelesaikan masalah. Tujuannya mau ke mana, tujuannya agar masyarakat memilih transportasi nah kalau demikian, publik transportasinya dibuat bertenaga listrik semua kalau nggak kan tidak menyelesaikan masalah, cuma memindahkan masalah," ujarnya.

"LRT, MRT, itu belum bisa menjawab kebutuhan masyarakat ini contoh di Jakarta. Apalagi di daerah, di daerah kan banyak pakai bus, bus besar maupun sedang kita ini bicara nasional apa DKI. Kalau nasional pikirkan secara nasional, public transportation harusnya sudah pakai tenaga listrik sudah belum? kan belum," tambahnya lagi.