Soal Rencana Naikkan Pajak Motor Bensin, Masih Tunggu Restu Jokowi

Foto: Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. (Dok. akun Intagram Luhut)

Jakarta -

Luhut mengungkap akan menaikkan pajak motor bensin. Namun keputusannya masih menunggu restu Presiden Joko Widodo.

Pajak motor bensin direncanakan bakal naik. Rencana itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Luhut Binsar Pandjaitan. Kata Luhut rencana kenaikan pajak motor bensin ditujukan untuk memberi subsidi ke transportasi umum.

Transportasi umum yang dimaksud antara lain LRT dtaupun kereta cepat. Langkah ini juga dipercaya makin bisa cepat menurunkan polusi di Tanah Air. Adapun kenaikan pajak itu masih wacana lantaran masih menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tadi langkah-langkah lain yang sedang kita rumuskan nanti hari Jumat kita akan dengarkan laporan sehingga nanti minggu berikutnya akan kami bawa ke ratas (rapat terbatas) dan kita minta keputusan dari Bapak Presiden," tutur Luhut disela-sela peluncuran BYD Indonesia.

Belum diketahui lebih lanjut jenis pajak apa yang bakal dinaikkan sebagaimana disebut Luhut. Untuk diketahui, saat ini ada beberapa instrumen pajak kendaraan bermotor.

Mengacu pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beberapa pajak yang dibebankan pada kendaraan bermotor antara lain BBNKB (Bea Balik Nama), PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), SWDKLLJ (sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), serta biaya administrasi. Diketahui ada juga PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang dibebankan ke kendaraan bermotor sebesar 11 persen. Adapun untuk pajak tahunan biasanya yang dikenakan adalah PKB dan SWDKLLJ.

Ini bukan langkah pertama pemerintah menekan angka polusi. Lanjut Luhut, berbagai cara akan disiapkan untuk menurunkan polusi udara dan membuat masyarakat lebih sehat. Di antaranya penerapan pembatasan kendaraan dengan skema ganjil genap, kenaikan pajak kendaraan ICE, dan menyiapkan infrastruktur untuk menitipkan kendaraan di transportasi umum.

"Hal-hal semacam itu saya kira sangat penting. Tidak hanya berbicara, tidak hanya mengkritik saja, karena tidak mudah setelah kami rapat berapa bulan terakhir ini kita sudah menemukan simpul-simpul masalah yang harus di-address. Saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta lebih bersih, membuat kita lebih sehat dan akan mengurangi subsidi berobat yang sampai Rp 10 triliun," pungkas Luhut.