Motor Bakal Kena ERP, Ojol: Kalau Begini Boro-boro Balik Modal

Tarif Ojol Naik Hari Ini, Simak Daftar Perubahan Harganya Bun — Ojol tolak rencana penarapan jalan berbayar atau ERP. Foto: Getty Images/Kadek Bonit Permadi

Jakarta -

Rencana pemberlakuan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) kemungkinan besar akan menyasar ojek online (ojol). Sebab, 'pasukan hijau' itu bukan transportasi umum berpelat kuning. Lalu, apa tanggapan mereka mengenai rencana tersebut?

Sebelumnya, kepada detikOto, asosiasi ojek daring Garda Indonesia menyampaikan penolakannya terhadap wacana tersebut. Menurut Garda Indonesia, para driver ojol akan dirugikan lantaran harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melintas di jalur ERP.

Jika sudah begitu, pendapatan mereka semakin tipis. Alih-alih untung, mereka justru dianggap tak 'balik modal'. Pemasukan mereka habis untuk bensin dan bayar tarif ERP.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jika benar disahkan, ini akan sangat memberatkan ojek online apabila masih dibebani biaya saat melintas di ruas jalan berbayar atau ERP," ujar Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono saat dihubungi detikOto, belum lama ini.

Pengendara ojek online melintas di jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (12/1/2021). Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat orderan ojek online mulai sepi.

Ojol tolak penerapan jalan berbayar ERP. Foto: Rifkianto Nugroho

Kami juga sempat bertanya-tanya kepada para driver ojol yang biasa beroperasi di kawasan DKI Jakarta mengenai aturan tersebut. Mereka dengan tegas menyampaikan rasa keberatannya.

"Sudah dengar itu (rencana ojol kena ERP). Enggak (setuju) lah, enggak..., nambah-nambah biaya aja. Ini mah narik boro-boro untung, boro-boro (sekadar) balik modal," ujar Suranto yang biasa narik ojol di kawasan Jakarta Timur, Selatan dan Pusat.

Pengemudi ojol lain bernama Edi juga mengungkap rasa kecewanya terhadap rencana aturan tersebut. Dia yang biasa beroperasi di kawasan Jakarta, mungkin akan mempertimbangkan ke daerah-daerah lain.

"Kalau benar mah kita geser aja ke Bekasi atau ke Depok sekalian," ungkap Edi.

Asosiasi Bakat Tuntut Kenaikan Tarif Ojol

Seandainya aturan itu benar-benar diketuk palu dan ojol harus membayar tarif ERP, maka Garda Indonesia meminta pemerintah melakukan penyesuaian kembali terhadap tarif ojol. Namun, Garda Indonesia juga mengingatkan efek domino dari pengesahan wacana tersebut.

"Ya salah satu langkah yang mungkin bisa dilakukan adalah teman-teman pengemudi meminta (pemerintah) merevisi tarif kembali. Nanti apabila itu terjadi, maka akan ada dampak naiknya inflasi dan dampaknya juga akan meluas lalu menjadi polemik di Indonesia. Maka terjadilah efek domino," urai Ketum Garda Indonesia, Igun.

Ojek online atau ojol. Foto: Rifkianto Nugroho

Lebih jauh, di kesempatan yang sama, Igun mengaku hingga kini Garda Indonesia belum diajak diskusi pemerintah. Igun berharap, mereka mau membuka ruang diskusi untuk mendengar sejumlah saran dan masukan.

"Saat ini, kami tidak pernah diberikan ruang untuk komunikasi dan dimintai tanggapan langsung oleh si pembuat kebijakan ERP ini," kata Igun.