Filipina tengah memerangi tindak kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sepeda motor. Di sana, banyak yang melakukan kejahatan dengan naik motor berboncengan.
Untuk mengatasi hal itu, Kepala Penasihat Hukum Presiden Filipina, Salvador Panelo, menyarankan agar ada larangan naik motor boncengan.
"Sudah lama saya ceritakan. Sederhana saja. Jika Anda tidak ingin penjahat berboncengan, maka larang naik motor boncengan," kata Panelo seperti dikutip Motopinas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Panelo menambahkan, pengorbanan tertentu harus dilakukan, terutama terhadap cara hidup masyarakat pengendara sepeda motor. Hal itu untuk memastikan para pelaku tindak pidana yang naik motor berboncengan ini diberantas.
"Kalau kita tidak melarang naik motor boncengan, akan selalu ada penembakan, karena mereka selalu bisa berpura-pura menjadi suami istri, ayah dan anak," tambah Panelo dalam bahasa Filipina.
Kepolisian Nasional Filipina (PNP) baru-baru ini telah meluncurkan unit taktis baru yakni Unit Pengendara Sepeda Motor Taktis (TMRU). Kesatuan ini dibentuk dengan tugas utama melawan ancaman para penjahat yang naik motor berboncengan. Mereka dibekali motor sendiri untuk menangkap pelaku kejahatan.
Pada Oktober tahun lalu, Presiden Filipina Rodrigo Duterte meminta kepolisian untuk membentuk unit elit khusus untuk menyamakan kedudukan melawan para penjahat yang naik motor berboncengan.
Mirip Indonesia, sepeda motor di Filipina menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari masyarakat. Mengingat semua kegunaan fungsional dan praktis yang ditawarkan sepeda motor, tidak dapat disangkal adanya aktivitas kriminal dengan sepeda motor.
Anggota parlemen dan politisi Filipina telah berdiskusi untuk menekan kriminalitas yang berhubungan dengan sepeda motor, terutama penembakan yang dilakukan pelaku dengan naik motor berboncengan.
(rgr/din)
Komentar Terbanyak
Mobil Esemka Digugat, PT SMK Tolak Pabrik Diperiksa
Syarat Perpanjang SIM 2025, Wajib Sertakan Ini Sekarang
7 Mobil-motor Wapres Gibran yang Lapor Punya Harta Rp 25 Miliar