Jumat, 09 Agu 2019 10:35 WIB

Kota-kota Ini Batasi Sepeda Motor untuk Kurangi Polusi

Ridwan Arifin - detikOto
Pengendara sepeda motor menumpuk. Foto: Rifkianto Nugroho Pengendara sepeda motor menumpuk. Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta - Sepeda motor masih menjadi transportasi andalan khususnya di negara berkembang, salah satunya di Indonesia. Kemudahan yang didapat menjadi pilihan warga sebagai mobilitas.

"Pesatnya kepemilikan sepeda motor sudah dimulai tahun 2005, sejak adanya kebijakan mudah memiliki sepeda motor, bisa dengan mengangsur dan uang muka (down payment) yang rendah," kata Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno.

"Dampaknya memang luar biasa, populasi sepeda motor meningkat pesat. Dan penurunan penggunaan transportasi cukup drastis, karena akselerasi sepeda motor lebih tinggi ketimbang memakai transportasi umum," ungkap Djoko.


Namun Pemprov DKI Jakarta belum lama ini melakukan pembatasan kendaraan yang berlalu lalang di sejumlah ruas jalan Jakarta melalui perluasan ganjil-genap. Hal ini dilakukan untuk mengurangi polusi dan kemacetan yang terjadi di musim kemarau.

Djoko menyebut sayangnya aturan tersebut hanya menyasar kepada mobil. Ia menilai sebaiknya sepeda motor dirasa ruang geraknya perlu dibatasi seperti mobil.

"Padahal populasi sepeda motor sangat besar dan selama ini menjadi masalah buat Jakarta. Dengan populasi motor yang cukup besar, sudah barang tentu menjadi penyebab terbesar polusi udara, pemborosan energi, kemacetan, kesemerawutan, dan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas," kata Djoko.


Lebih lanjut ia mencontohkan beberapa negara tetangga di wilayah Asia Tenggara sudah mulai mempertimbangkan aturan tentang larangan penggunaan sepeda motor.

Seperti di Vietnam, pembatasan motor mulai mencuat terutama di kota-kota besar seperti Hanoi dan Ho Chin Minh. Pembatasan juga diberikan pada kepemilikan sepeda motor, per keluarga.

Namun dicuplik Vietnamnet.vn menyebut bahwa aturan tersebut mundur dari rencana awal. Pelarangan sepeda motor akan dilakukan secara bertahap mulai dari tahun 2025 hingga benar-benar dilarang pada tahun 2030. Bersamaan dengan pembangunan transportasi yang memadai.

Di China penanganan sepeda motor diklaim cukup berhasil. Beberapa kebijakan larangan sepeda motor diterapkan disana seperti menghentikan penerbitan izin sepeda motor baru, pelarangan sepeda motor di jalan-jalan utama, pelarangan motor di daerah pusat kota, larangan penuh seluruh sepeda motor, dan melarang izin sepeda motor buatan non-China tau non-lokal. Tujuan pelarangan untuk mengurangi polusi, kemacetan dan kecelakaan.

Negara tetangga yang pernah berkeinginan membatasi kendaraan sepeda motor untuk melintas adalah Filipina dan Malaysia. Namun penolakan keras juga terjadi di sana.


Mengutip dari TopGear, pada Mei 2016 disebutkan Baguio City, Filipina yang merupakan wilayah bisnis pusat sempat melakukan larangan terhadap kendaraan roda dua. Wali Kota Pemerintah Baguio City, Mauricio Domogan mengeluarkan memo akan tersebut.

Negara serumpun, seperti dilansir dari Todayonline, Malaysia pun pernah untuk mempertimbangkan untuk melarang motor "Kap Chai" atau motor underbone di antara 50 cc sampai 150 cc.

Negara lain, seperti diberitakan Times of India, pemerintah India berencana melarang penjualan skuter dan sepeda motor bermesin 150 cc ke bawah. Wacana itu bakal diimplementasikan mulai 1 April 2025.


Djoko juga menyoroti, sebelum berangkat ke sana, Indonesia khususnya DKI Jakarta serta wilayah penyanggah perlu mempersiapkan transportasi yang memadai.

"Membatasi mobilitas sepeda motor bukan melanggar Hak Asasi Manusia, akan tetapi dengan populasinya yang besar, dan banyak dampak negatif yang ditimbulkannya memang harus dibatasi. Asal tersedia layanan tranportasi umum dapat melayani seluruh wilayah pemukiman di Jabodetabek," kata Djoko.

Simak Video "Motoran Sambil Merokok Didenda Rp 750 Ribu, Setuju Nggak?"
[Gambas:Video 20detik]
(riar/dry)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikoto.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com