Larangan di Jalan Protokol Tidak Adil, Pemotor Bayar Pajak Juga

Jakarta - Wacana perluasan aturan larangan pemotor melintas di jalan protokol Rasuna Said dan Sudirman terus menuai kontra. Seperti yang disampaikan Ketua Komite III DPD Fahira Idris yang merasa wacana aturan larangan motor melintas di jalan protokol dirasa tidak adil untuk pengendara motor.

Menurut dirinya tujuan perluasan larangan motor melintas di jalan protokol untuk bisa mengatasi kemacetan dan memaksa warga menggunakan angkutan umum dianggap tidak mendasar. Selain itu, rencana ini juga dianggap diskriminatif karena hanya melarang sepeda motor saja.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pemotor juga bayar pajak. Mereka punya hak melintasi jalan-jalan protokol yang dibangun oleh uang hasil pajak mereka. Saya rasa sudah cukup larangan motor yang ada saat ini (Medan Merdeka Barat hingga Bundaran HI) jangan diperluas lagi. Sesekali buatlah kebijakan yang memudahkan kehidupan rakyat kecil. Mereka mengandalkan motor untuk ke tempat kerja dan mencari nafkah. Saya minta rencana ini dibatalkan," ujar Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Infografis Larangan Motor di Jalan Protokol Foto: Mindra Purnomo

Fahira menambahkan selain digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, pajak yang dibayarkan para pemilik kendaraan bermotor termasuk pemilik sepeda motor juga menjadi salah satu sumber dana bagi negara untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta untuk peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

"Mereka ikut bayar pajak untuk bangun dan memelihara jalan, tetapi akses mereka melintasi jalan yang ikut mereka bangun dibatasi, inikan tidak adil. Poinnya, selama transportasi umum kita belum berkualitas (mudah diakses dan murah) jangan persulit motor melintasi jalan," kata Fahira.

Selain itu, alasan yang selalu menjadi pembenaran bahwa pembatasan motor melintasi jalan-jalan protokol adalah solusi efektif mengurai kemacetan. Serta memaksa warga Jakarta untuk menggunakan transportasi umum sama sekali mengada-ada, dan terlalu menyederhanakan kompleksitas masalah lalu lintas dan kemacetan di Jakarta.

Secara tidak langsung, lanjut Fahira, para pengambil kebijakan di Jakarta ini ingin menyampaikan bahwa motor adalah biang kesemrawutan dan kemecetan dan sangat percaya diri bahwa transportasi umum Jakarta sudah baik.

"Apa Medan Merdeka Barat hingga Bundaran HI sekarang sudah tidak macet? Apa transportasi umum di Jakarta sudah sepenuhnya terintegrasi? Beri dulu warga alternatif yang memudahkan mereka beraktivitas di jalan, baru buat kebijakan. Jangan terbalik," pungkas Fahira. (lth/ddn)