Tak Dapat Mobil Dinas, Anggota DPR Swedia: Tak Pantas Kami Diistimewakan

Swedish flags are seen along the road leading to the Royal Palace in Stockholm, Sweden, July 14, 2023. REUTERS/Tom Little — Stockholm, Swedia. Foto: REUTERS/TOM LITTLE

Jakarta -

Tunjangan yang begitu besar yang didapatkan anggota DPR RI menimbulkan berbagai komentar dari masyarakat. Warganet sampai membanding-bandingkan dengan anggota dewan di luar negeri sana.

Di Swedia, anggota DPR-nya tidak mendapatkan keistimewaan. Mereka ke kantornya menggunakan transportasi umum, sama seperti rakyat yang diwakilinya. Tak ada mobil dinas apalagi pengawalan.

Dikutip Mail and Guardian, Swedia tidak menawarkan kemewahan atau hak istimewa kepada para politisinya. Tanpa mobil dinas atau sopir pribadi, para menteri dan anggota parlemen Swedia bepergian dengan bus dan kereta, berbarengan bersama warga negara yang mereka wakili.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tanpa mobil dinas atau sopir pribadi, para menteri dan anggota parlemen Swedia bepergian dengan bus dan kereta api yang penuh sesak, layaknya warga negara yang mereka wakili," demikian dikutip Mail and Guardian.

Diberitakan BBC, anggota DPR dari Partai Sosial Demokrat di Swedia, Per-Arne Hakansson, mengatakan, mereka tidak berbeda dengan warga kebanyakan.

"Tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistemewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi," kata Hakansson.

"Yang membuat kami istimewa adalah kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan negara," imbuhnya.

Politisi di sana yang berani menghabiskan uang rakyat untuk naik taksi, alih-alih transportasi massal, malah akhirnya menjadi berita utama. Bahkan juru bicara Parlemen menerima kartu untuk menggunakan transportasi umum. Hanya perdana menteri yang berhak menggunakan mobil dari pasukan keamanan secara permanen.

BBC memberitakan, hanya ada satu pejabat di Swedia yang mendapat mobil dinas. Pejabat itu adalah Perdana Menteri.

DPR Swedia juga cuma punya tiga unit mobil Volvo. Itu pun hanya boleh digunakan oleh ketua dan tiga wakilnya. Mobil itu cuma boleh dipakai untuk tugas-tugas parlemen, dilarang dipakai untuk mengantarkan anggota DPR dari kantor ke rumah.

Ketika anggota DPR Swedia harus naik transportasi umum, di sisi lain ada anggota DPR RI yang mengeluhkan macet luar biasa saat perjalanan dari kediamannya menuju kompleks Senayan menggunakan mobil.