Ada yang Isi BBM Subsidi Sehari Lebih dari Sekali: Kendaraan Sama-QR Code Beda

Jakarta -

Penyaluran BBM subsidi belum sepenuhnya tepat sasaran meski sudah menggunakan QR code. Bahkan ditemui adanya penyalahgunaan yakni kendaraan mengisi berulang menggunakan QR code berbeda.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut ada beberapa kendaraan yang kedapatan menyalahgunakan distribusi BBM subsidi. Dalam paparannya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR, Wahyudi mengungkap ada kendaraan yang mengisi BBM subsidi secara berulang dalam sehari. Saat bertransaksi, QR code yang digunakan itu berbeda-beda.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hari ini kita banyak menemukan adanya dari dasar digitalisasi kita bisa tarik data mengenai setiap hari dilakukan penyaluran yang dengan kendaraan yang sama, QR Code yang beda, dengan frekuensi lebih dari satu kali dalam sehari," kata Wahyudi baru-baru ini.

Dalam data tersebut, ada kendaraan yang mengisi BBM subsidi tiga kali dalam sehari. Kalau ditotal selama sebulan, jumlah BBM yang dibeli mencapai 2.560 liter. Wahyudi juga membagikan beberapa foto mobil seperti Pajero Sport hingga truk yang diduga jadi 'helikopter' lantaran berulang kali bolak-balik SPBU dengan menggunakan QR code berbeda.

"Dan ini tidak sedikit kita melakukan koreksi bahwasanya SPBU bertanggung jawab kalau tidak melakukan preventif dan kalau ada potensi kerja sama ini akan dilakukan koreksi dan pembinaan," tegasnya.

Dia mengungkap sudah ada lebih dari 2.000 SPBU yang dikenai sanksi lantaran ditemukan indikasi distribusi yang tak sesuai. Sanksi itu membuat SPBU tak bisa menyalurkan BBM.

"Ini penting agar supaya efek jera terhadap sama2 melakukan penyaluran BBM subsidi agar lebih selektif dan telaah agar penyaluran tetap berjalan dengan baik dan layanan masyarakat dapat berjalan dengan lancar," tuturnya.

Wahyudi mengatakan, saat ini kategori pembeli BBM subsidi memang belum spesifik. Supaya lebih tepat sasaran, seharusnya kategori pembelinya dirinci secara mendetail. Sebelumnya sempat muncul beberapa usulan untuk membatasi penggunaan BBM subsidi berdasarkan kapasitas mesin. Namun hingga saat ini, belum ada aturan tetap yang mengatur hal tersebut.

"Pentingnya diperlukan revisi Perpres 191 tahun 2014 di mana konsumen pengguna itu identifikasinya hanya ketentuannya hanya roda, roda empat untuk angkutan pribadi kemudian juga roda empat angkutan umum barang dan penumpang dan roda 6 serta roda 6 ke atas," ujarnya.