Harap-harap Cemas Menunggu Lahirnya Insentif Mobil Hybrid

Cek jalur mudik jalur Pantura bersama Toyota Yaris Cross Hybrid. — All New Yaris Cross Hybrid Foto: detikOto/detik.com

Jakarta -

Jika fokus pemerintah pada pengurangan emisi gas buang, sudah seharusnya pemerintah lebih berpikir terbuka dengan semua cara serta kebijakan yang bisa mendukung penurunan emisi gas buang.

Terlebih untuk bisa mengurangi emisi gas buang bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan bahan bakar minyak yang lebih bersih dengan oktan yang lebih tinggi, sehingga pembakaran mesin lebih sempurna. Selain, tentunya, dengan melahirkan kendaraan ramah lingkungan.

Bicara soal kendaraan ramah lingkungan pemerintah harusnya lebih 'terbuka', mengingat kendaraan ramah lingkungan memiliki banyak pilihan. Tidak hanya bertenaga listrik, terbukti pilihan pug-in hybrid, hybrid, hidrogen, juga bisa menjadi pilihan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show 2024 mengatakan, Insentif mobil hybrid masih tengah dihitung.

"Insentif hybrid, masih dalam proses dan tengah dihitung," ujar Airlangga Hartarto singkat kepada detikOto.

Di kesempatan yang sama Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmi kembali menyampaikan pelaku industri otomotif membutuhkan dukungan masyarakat untuk bisa meningkatkan industri otomotif yang berujung pada peningkatan perekonomian Indonesia.

"Kebijakan insentif, diskusi masih jalan terus, saya rasa banyak dari brand otomotif meminta supaya yang disupport tidak hanya BEV, tapi produk-produk yang bisa menurunkan BBM atau menekan emisi, yang bisa meningkatkan industri nasional atau ekspor. ini bisa membantu market dan industri," kata Anton.

Toyota Kijang Innova Zenix Foto: Luthfi Anshori/detikOto

"Mungkin penetrasi EV di daerah membutuhkan waktu yang lama, mungkin hybrid, plug-in hybrid, bisa menjadi transisi. Yah, kita harus memberikan kesempatan ke semua orang untuk merasakan kendaraan elektrifikasi di semua segmen. Tapi hingga saat ini belum ada update (keputusan insentif mobil hybrid)," Anton menambahkan.

Dalam pemberitaan detikOto sebelumnya, mobil listrik sekarang mendapatkan karpet merah di Indonesia. Misalnya pembebasan pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk pembelian mobil listrik secara impor utuh (Completely Built-Up/CBU) dan terurai lengkap (Completely Knocked-Down/CKD).

Tapi, mobil listrik CBU dan CKD yang mendapatkan insentif ini harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri investasi. Aturan menteri investasi itu mengatur mengenai pedoman dan tata kelola pemberian insentif impor dan/atau penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat dalam rangka percepatan investasi.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Di sisi lain, Plt. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Putu Juli Ardika mengatakan pihaknya sedang harmonisasi pajak kendaraan yang rendah emisi. Payung besarnya saat ini selain mengurangi emisi karbon, juga ketergantungan dengan impor bahan bakar.

"Kalau kita lihat memang battery electric vehicles bisa menghemat sampai dengan 100 persen bahan bakar yang digunakan di kendaraannya. Cuma kejadiannya di bawah karena tadi 60 persen kandungan listrik kita listrik yang fossil itu belum bisa mengurangi karbon emisi CO2," kata Putu.

"Hal yang menarik sebenarnya kita masih banyak sekali ruang bahwa PHEV jadi plug in itu bisa mengurangi konsumsi bahan bakar 70 persen, hybrid sampai 49 persen dibandingkan ICE, kalau kendaraan ICE, bisa kita migrasikan ke hybrid ini 50 persen bahan bakar kita bisa hemat, dan 50 persen emisi bisa kita kendalikan," jelas dia.