Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pernah melontarkan wacana menghadirkan mobil rakyat. Istilah itu muncul setelah program relaksasi PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) untuk mobil pada tahun 2021 berakhir.
Saat itu, Agus menyebut soal mobil rakyat yang memiliki kriteria mesin tidak lebih dari 1.500 cc, buatan dalam negeri dengan kandungan lokal minimal 80 persen, serta harganya Rp 240 juta.
"Di mata Kementerian Perindustrian harga mobil Rp 240 juta itu sudah mobil rakyat. Jadi dia di mata kami sudah tidak bisa lagi disebut barang mewah," sebut Agus pada akhir Desember 2021.
Ketika itu, Agus mengatakan sudah memberikan usulan kepada Kementerian Keuangan agar mobil-mobil itu bisa dibebaskan PPnBM lantaran dianggap bukan lagi barang mewah.
Wacana itu kemudian menguap begitu saja. Tidak ada kelanjutan soal mobil rakyat sebagaimana disebutkan Agus. Mobil-mobil di bawah Rp 250 juta pun tetap dikenakan PPnBM. Belakangan, wacana kehadiran mobil rakyat kembali jadi perbincangan.
Joshi Prasetya, Dept. Head Strategic Planning PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengatakan, sejauh ini memang belum ada perbincangan mengenai wacana mobil rakyat. Meski begitu, Joshi menyebut bahwa pasar otomotif Indonesia memang didominasi oleh kendaraan seharga Rp 300 juta ke bawah.
"Kita melihat bahwa mayoritas masyarakat ktia di sini memang daya belinya ada di kisaran Rp 300 juta ke bawah. Mungkin bisa dilihat secara provinsi, memang ada daerah yang daya belinya lebih tinggi. Tapi kita harus melihat daerah di luar, terutama daerah-daerah yang baru terbuka, baru berkembang, mungkin daya belinya belum sebagus Jakarta," kata Joshi saat ditemui di Bekasi, Jawa Barat, belum lama ini.
Simak Video "Tes Lengkap Suzuki Fronx Hybrid: Lincah, Canggih, dan Irit"
(rgr/din)