Pemerintah Indonesia terus mengajak para investor otomotif untuk bisa memproduksi kendaraan listrik di Indonesia. Bahkan berbagai kebijakan dan keuntungan diberikan pemerintah, agar masyarakat dan pabrikan mau beralih untuk menggunakan kendaraan listrik.
Tapi apa sih alasan sebenarnya pemerintah ngotot agar masyarakat dan para pelaku industri pindah menggunakan kendaraan listrik. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan-Kemenko Kemaritiman dan Investasi RI, Septian Hario Seto menerangkan apa yang yang menjadi alasannya.
"Karena kalau dihitung per mobil mereka jalan 12.000 km per tahun, anggap konsumsi BBM-nya 1:8 dikalikan subsidi misalnya Rp 5000, itu kita hitung setahun masing-masing mobil subsidi Rp 7,5 juta, lalu kalau jalan selama 10 tahun itu bisa dibayangkan subsidinya," ucap Septian Hario Seto, pada ajang GIIAS 2022 di Booth Chery.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Septian menambahkan saat ini subsidi untuk BBM sangatlah tinggi, bahkan melebihi budget yang telah dianggarkan negara.
![]() |
"Apalagi pemerintah tahun ini akan mengeluarkan biaya subsidi dan kompensasi cukup besar Rp 502 triliun, tadinya kita cuma anggarkan Rp 152 triliun, tapi karena harga minyak dan lain-lain jadi naik menjadi Rp 502 T, jadi elektrifikasi di sektor transportasi ini sangat penting, untuk itu pemerintah akan mendorong habis untuk ini," ujar Septian.
Lalu langkah lain apa yang akan dikeluarkan pemerintah untuk bisa mempercepat elektrifikasi nih? Septian membocorkan ada berbagai upaya yang disiapkan untuk bisa mendukungnya, selain kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah.
"Terus terang kita masih menggodok insentif-insentif menarik lainnya untuk kendaraan listrik, tapi masih dalam tahap godok. Apa itu? maaf saya belum bisa bocorkan saat ini, pokoknya tunggu saja," kata Septian.
Dalam pemberitaan detik.com sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengumumkan kenaikan harga BBM pekan depan. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Merespons hal tersebut, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, pihaknya menunggu arahan pemerintah.
"Ya kita tunggu arahan dari Pemerintah," katanya kepada detikcom, Jumat (19/8/2022).
Ia menambahkan, kenaikan harga BBM subsidi merupakan kewenangan pemerintah. Sementara itu, dia menambahkan, harga Pertalite masih dipatok Rp 7.650/liter.
"Hingga saat ini harga Pertalite masih di Rp 7.650 sesuai yang ditetapkan Pemerintah," ujarnya.
(lth/din)
Komentar Terbanyak
Jangan Kaget! Biaya Tes Psikologi SIM Naik, Sekarang Jadi Segini
Jangan Pernah Pasang Stiker Happy Family di Mobil, Pokoknya Jangan!
Naik Taksi Terbang di Indonesia, Harganya Murah Meriah