Tenang! Beli Pertalite Nggak Harus Punya HP Canggih, Ini Kata Pertamina

Pembelian bahan bakar minyak (BBM) Pertalite dan Solar subsidi akan dibatasi hanya untuk mereka yang terdaftar. Pendaftaran akan dilakukan melalui situs subsiditepat.mypertamina.id. Pertamina menegaskan, transaksi tidak harus menggunakan ponsel.

Pendaftaran pembelian Pertalite dan Solar subsidi ini dilakukan untuk pencocokan data antara data yang didaftarkan dan data kendaraan yang dimiliki. Setelah statusnya terdaftar, masyarakat akan mendapatkan QR Code Unik yang akan diterima melalui email atau notifikasi di website subsiditepat.mypertamina.id.

QR Code itu harus ditunjukkan saat membeli Pertalite dan Solar subsidi. Tapi, nggak harus pakai HP canggih, kok. QR Code bisa di-print out atau dicetak dan dibawa ke SPBU, sehingga tidak wajib men-download aplikasi MyPertamina atau membawa handphone ke SPBU. Pembayaran tetap bisa dilakukan secara tunai dan non-tunai.

"Kami juga tegaskan kembali, tidak wajib memiliki aplikasi MyPertamina, namun wajib mendaftar di website subsiditepat.mypertamina.id," kata Irto Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting dalam keterangan tertulisnya.

Dia juga menegaskan mekanisme ini masih dikhususkan untuk kendaraan roda empat. Sepeda motor belum diwajibkan melakukan pendaftaran untuk membeli Pertalite dan Solar subsidi.

"Dimulai pada 1 Juli pendaftaran akan dibuka hingga 30 Juli 2022. Pada masa pendaftaran dan transisi ini, masyarakat masih tetap bisa membeli Pertalite dan Solar, namun kami tetap mendorong masyarakat agar mendaftarkan kendaraan dan identitasnya," ujarnya.

Irto memastikan pelaksanaan pendaftaran melalui website bukan untuk menyulitkan masyarakat, namun untuk melindungi masyarakat rentan yang sebenarnya berhak menikmati subsidi energi.

"Tujuan pendataan ini tidak lain adalah untuk melindungi masyarakat rentan, memastikan subsidi energi yang tepat sasaran sehingga anggaran yang sudah dialokasikan Pemerintah benar-benar dinikmati yang berhak. Ke depan kami harap, data ini bisa digunakan untuk menetapkan kebijakan energi bersama pemerintah serta dapat mencegah potensi terjadinya potensi penyalahgunaan atau kasus penyelewengan BBM subsidi di lapangan," katanya.