Catat! Ini 13 Daerah Prioritas Beli Pertalite Wajib Daftar

Catat! Ini 13 Daerah Prioritas Beli Pertalite Wajib Daftar

Dina Rayanti - detikOto
Sabtu, 02 Jul 2022 08:10 WIB
Pengendara motor mengisi BBM jenis Pertalite di sebuah SPBU Pertamina di Jakarta, Jumat (24/12/2021). Pemerintah berencana menghapus BBM RON 88 Premium  dan RON 90 Pertalite sebagai upaya  mendorong penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Ada 13 kota dan kabupaten prioritas yang menerapkan beli Pertalite dan solar subsidi wajib daftar. Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Jakarta -

Ada 13 kota dan kabupaten yang menjadi prioritas penerapan beli Pertalite dan solar subsidi wajib daftar. Tercantum dalam laman subsiditepat.mypertamina.id/registration, terdaftar 13 kota yang berada di lima provinsi dengan rincian sebagai berikut.

1. Kota Bukit Tinggi
2. Kab.Agam
3. Kota Padang Panjang
4. Kab.Tanah Datar
5. Kota Banjarmasin
6. Kota Bandung
7. Kota Tasikmalaya
8. Kab.Ciamis
9. Kota Manado
10. Kota Yogyakarta
11. Kota Sukabumi
12. Kota Solo
13. Kota Denpasar

Bagi kamu pengguna Pertalite dan solar subsidi yang tinggal ataupun berdomisili di wilayah tersebut, jangan lupa mendaftar sebelum 30 Juli 2022. Sementara bagi kamu pengguna Pertalite dan solar bersubsidi yang tinggal di luar ke-13 wilayah tersebut, bisa juga mengisi data dan menyimpan dengan klik 'Simpan'.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kebijakan beli Pertalite wajib daftar ini dikhususkan untuk para pemilik mobil. Pada pendaftaran ini nanti akan ada pencocokan data kendaraan dan identitas dokumen yang dimiliki.

Kalau nanti cocok dan sudah terdaftar, kamu akan mendapatkan QR code yang diterima di email atau notifikasi di laman subsiditepat.mypertamina.id. QR code itu bisa kamu cetak dan dibawa ke SPBU sehingga bila tidak memiliki aplikasi MyPertamina pun tidak masalah. QR Code itu juga yang digunakan untuk transaksi beli BBM subsidi jenis Pertalite ataupun Biosolar.

ADVERTISEMENT

"Tujuan pendataan ini tidak lain adalah untuk melindungi masyarakat rentan, memastikan subsidi energi yang tepat sasaran sehingga anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah benar-benar dinikmati yang berhak. Ke depan kami harap data ini bisa digunakan untuk menetapkan kebijakan energi bersama pemerintah serta dapat mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan atau kasus penyelewengan BBM subsidi di lapangan," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting dalam keterangan resminya.




(dry/din)

Hide Ads