Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil berakhir pada akhir Desember 2021. Pengamat Otomotif sekaligus akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Pasaribu mengatakan berhentinya diskon PPnBM akan memberikan efek kejut di pasar.
"Mereka sangat khawatir pasar akan shock, akan kaget dengan lonjakan harga yang sangat signifikan. Hal itu pasti akan membuat siapa pun yang sudah memesan kendaraan akhir tahun 2021 dan baru menerima unit kendaraannya tahun 2022 awal akan kecewa, marah dan merasa dikadali," kata Yannes saat dihubungi detikcom, Jumat (31/12/2021).
Menperin kini mengusulkan soal wacana mobil rakyat dengan syarat lokal purchase 80 persen, harga Rp 240 juta, dan maksimal mesin 1.500 cc bisa bebas PPnBM. Tapi kalau nantinya kebijakan diskon PPnBM 100% tersebut jadi dilanjutkan tahun depan, tentunya itu menjadi kabar baik bagi industri otomotif serta industri pendukungnya. Tapi seandainya kebijakan itu tidak berlanjut, seperti apa ya dampaknya?
"Dampaknya jelas, sales langsung drop dan para pemain besar yang sudah terlanjur menikmati comfortness ini akan stuck kembali. Sebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia baru saja mulai bergerak tumbuh secara pelan. Jadi daya beli mereka belum baik-baik amat," terang dia.
Yannes menambahkan keberhasilan melobi PPnBM pada tahun 2021 bisa menjadi momentum untuk dicoba lagi. Apalagi Indonesia tengah mengarah ke energi yang lebih terbarukan.
"Jadi mengingat upaya tekanan politik tahun 2021 berhasil digolkan, mengapa tidak spekulasi lagi mencoba menekan kementerian keuangan sekali lagi pada tahun 2022 ini? Secara politis jelas worth to try..".
" Sebab industri kendaraan "murah" berbasis motor bakar sekitar 2030 mulai berangsur-angsur punah dari bumi Indonesia. Kalau tidak digenjot dari sekarang, nanti keburu calon customer melek soal kendaraan listrik dan ini akan menjadi masalah yang lebih fatal lagi bagi investasi sunset technology para samurai di Indonesia," jelas dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal usulan penghapusan PPnBM untuk mobil rakyat. Usulan tersebut sebelumnya diutarakan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dengan syarat harga Rp 240 juta, lokal purchase 80 persen, dan maksimal mesin 1.500 cc.
Sri Mulyani menegaskan sampai saat ini pemerintah belum memutuskan apapun soal wacana tersebut. Bahkan, Presiden Joko Widodo meminta agar wacana itu dikaji lagi.
"Untuk PPnBM mobil kita belum putuskan. Sama Presiden minta dikaji lagi, terutama tentu dikaitkan apakah demand-nya sudah meningkat cukup bagus? Kalau manufaktur dan perdagangan sih kita lihat mulai bergerak kuat," ungkap Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung Radius Prawiro, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (31/12/2021).
Yang jelas, Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan makin selektif memberikan insentif pajak. Bisa jadi insentif PPnBM untuk mobil tidak diberikan bila permintaan masyarakat sudah pulih. Dia menegaskan sejauh ini insentif pajak untuk sektor otomotif belum bisa diputuskan.
"Kita akan selektif gunakan instrumen itu. Untuk yang otomotif belum bisa diputuskan," ujar Sri Mulyani.
Efek diskon PPnBM dari data wholesales atau distribusi dari pabrik ke dealer juga meningkat signifikan. Wholesales November 2021 juga menuju angka normal seperti sebelum pandemi COVID-19. Data Gaikindo mencatat, wholesales bulan lalu mencapai 87.435 unit. Angka itu naik 15,7% dibanding bulan sebelumnya yang hanya 75.544 unit.
Dalam hitungan year to date atau sejak Januari sampai November 2021, penjualan mobil tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Dari sisi retail sales, periode Januari-November 2021 tercatat sebanyak 761.861 unit, naik 49,5% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya dengan angka hanya 509.623 unit.
Sementara dari sisi wholesales, sepanjang tahun 2021 sampai November sebanyak 790.524 unit mobil baru dikirim ke dealer. Angka itu naik 66,5% dibanding periode yang sama tahun 2020 yang hanya sebanyak 474.900 unit.
Simak Video "Adu Penjualan Mobil di Indonesia vs Thailand, Siapa yang Menang?"
(riar/din)