Pemerintah masih mengkaji apakah akan memperpanjang kebijakan diskon PPnBM 100%. Pabrikan mobil yang ada di Indonesia butuh kepastian secepatnya. Sebab jika kebijakan ini tidak teruskan tahun 2022, maka akan memberi dampak besar terhadap industri otomotif.
Sebagai informasi, pemerintah telah menjalankan porgram PPnBM DTP (Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah) alias diskon PPnBM 100% sejak Maret 2021 lalu dengan kapasitas mesin dan kandungan lokal tertentu. Program ini sedianya berakhir di bulan Desember 2021.
Pemerintah sendiri melalui Kementerian Perindustrian sudah memberi sinyal ingin memperpanjang kebijakan tersebut. Bahkan, pemerintah punya rencana untuk menjadikan program diskon PPnBM 100% sebagai kebijakan yang permanen ke depannya dengan syarat local purchase 80%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah sedang mempersiapkannya secara berhati-hati dengan memperhitungkan cost and benefit, serta menyusun time frame-nya," terang Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.
Kalau nantinya kebijakan diskon PPnBM 100% tersebut jadi dilanjutkan tahun depan, tentunya itu menjadi kabar baik bagi industri otomotif serta industri pendukungnya. Tapi seandainya kebijakan itu tidak berlanjut, seperti apa ya dampaknya?
"Kalau PPnBM DTP tiba-tiba dicabut Januari (2022), itu terus terang market akan shock (kaget) ya," ungkap Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Yusak Billy, di Bogor (15/12/2021).
Menurut Billy, seandainya relaksasi diskon PPnBM 100% dicabut, maka harga mobil akan naik signifikan. "Yang tadi dari (PPnBM-nya) 0% ke 15%, dari 0% ke 20% ada, dari 10% ke 25% juga ada," sambung Billy.
Selain bikin harga mobil kembali seperti keadaan sebelum ada kebijakan diskon PPnBM 100%, seandainya diskon PPnBM 100% benar-benar dicabut, maka konsumen yang memesan kendaraan sekarang dan baru menerima unitnya tahun depan dipastikan bakal kecewa.
"Makanya, pre order kami kan sudah sampai Januari (2022), bahkan lebih. Itu yang dikhawatirkan seperti itu, harganya tiba-tiba naik, padahal kami belum bisa suplai sampai Desember 2021," jelas Billy.
Lanjut Billy menambahkan, jika pemerintah tidak ingin melanjutkan program diskon PPnBM 100%, ada baiknya dilakukan secara bertahap. Misal dengan membuat program di fase transisi, seperti diskon PPnBM 75%, diskon PPnBM 50%, dan seterusnya.
"Jadi kami berharap (program diskon PPnBM 100% ini) diteruskan atau kalau memang suatu saat hilang, bertahap lebih baik, dibandingkan langsung drop (diskon PPnBM 100% dicabut)," tukas Billy.
(lua/din)
Komentar Terbanyak
Selamat Tinggal Calo, Bikin SIM Wajib Ikut Ujian Lengkap
Naik Taksi Terbang di Indonesia, Harganya Murah Meriah
Jangan Pernah Pasang Stiker Happy Family di Mobil, Pokoknya Jangan!