Jika Subsidi BBM Dicabut Plus Kena Pajak Tinggi, Apa Orang RI Mau Beralih ke Mobil Listrik?

Kawasan Kota Jababeka Cikarang akan memiliki stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Kehadiran SPKLU itu guna dukung Program Percepatan Mobil Listrik. — Mobil listrik. Foto: Grandyos Zafna

Jakarta -

Beberapa negara di dunia akan beralih dari kendaraan bermesin pembakaran dalam (internal combustion engine/ICE) ke kendaraan listrik. Tapi, peralihan ke kendaraan listrik tak mudah jika tidak ada dukungan dari berbagai pihak.

Dalam webinar Maybank Kim Eng "The Rise of ASEAN EV" disebutkan, kebijakan yang jelas ditambah dengan insentif akan mengubah perilaku konsumen dan menarik investasi kendaraan listrik.

Ada beberapa cara untuk meningkatkan kendaraan listrik. Di antaranya memiliki jadwal yang jelas untuk mengadopsi kendaraan listrik dan penghentian kendaraan ICE, insentif untuk kendaraan listrik serta disinsentif untuk kendaraan konvensional.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mengutip pengalaman Norwegia, Eirik Barclay, Group Executive Vice President, New Ventures and Technology, Yinson Holdings mengatakan bahwa tidak pernah ada subsidi untuk kendaraan listrik. Sebaliknya, pemerintah menaikkan pajak kendaraan konvensional dan bahan bakar. Ini juga berarti bahwa pemerintah tidak kehilangan pendapatan.

Eirik percaya bahwa langkah-langkah ini, dan penghapusan subsidi bahan bakar, akan mengakibatkan konsumen memilih kendaraan listrik daripada mobil berbahan bakar fosil karena biaya kepemilikan yang lebih murah.

Konsumen saat ini masih khawatir dengan jarak tempuh mobil listrik, meski kebanyakan orang tidak berkendara lebih dari 100 km pada hari-hari biasa. Namun, kekhawatiran itu dapat dimitigasi dengan infrastruktur pengisian daya yang terencana dengan baik.

Lee Yuen How, Director EV Connection Sdn Bhd mengatakan bahwa semua pemangku kepentingan seperti original equipment manufacturer (OEM), perusahaan minyak dan gas, perusahaan utilitas, operator charge point dan pemerintah harus bekerja sama untuk membangun infrastruktur.

"Jika Anda menyerahkannya ke sektor swasta, mereka hanya akan membangun infrastruktur pengisian daya di mana terdapat konsentrasi pengguna kendaraan listrik yang tinggi, meninggalkan daerah semi-perkotaan dan pedesaan menjadi gurun pengisian kendaraan listrik. Oleh karena itu pemerintah berperan penting dalam memastikan investasi di semua bidang," katanya.

Tak cuma itu, dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kendaraan listrik juga harus diperhatikan. Founder and Chief Executive Officer Oyika, Jinsi Lee, mengatakan pihak yang menjual kendaraan harus bertanggung jawab atas baterai di seluruh siklus hidupnya.

"Penjual akan diminta untuk mengambil kembali baterai, mendaur ulang dan menggunakannya kembali sebagai penyimpanan kedua, menonaktifkannya, dan sebagainya," katanya.

"Dari sudut pandang konsumen, jika baterai disewa, maka seseorang dapat membeli kendaraan listrik bekas dan tetap mendapatkan teknologi baterai terbaru. Kami melakukan ini untuk sepeda motor," katanya

Maybank Kim Eng Research memperkirakan bahwa penjualan kendaraan listrik bisa menyamai penjualan mobil konvensional pada tahun 2030. Hal itu didorong oleh agenda dekarbonisasi global dan preferensi konsumen milenial.