PPnBM 0% Disetujui Berkat Lobi-lobi 'Gila' Gaikindo?

Suasana IIMS 2018 — Ilustrasi IIMS Foto: Rangga Rahadiansyah

Jakarta -

Pemerintah sudah mengamini akan memberikan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) selama 9 bulan dengan komposisi relaksasi yang berbeda per 3 bulan. Tapi apakah benar yang membuat Kementerian Keuangan menyetujui aturan tersebut berkat lobi-lobi Gaikindo?

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, menjelaskan disetujui kebijakan relaksasi PPnBM bukan semata-mata karena lobi-lobi Gaikindo, namun industri otomotif memang telah menjadi industri yang mandiri dan hilangnya PPnBM pemerintah masih bisa mendapatkan jenis pajak lainnya dari satu kendaraan.

"Lobi Gaikindo? secara umum kalau saya amati dari rapat ke rapat, Kemenperin sudah sejak awal bersama Gaikindo merancang usulan kebijakan untuk mobil listrik dan hybrid, kita sudah punya roadmap di sana dan kita juga sudah punya PP akan berlaku pada November 2021," kata Yustinus pada program D'rooftalk.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi komunikasi dengan industri sudah intens sejak jauh-jauh hari termasuk wacana untuk mendorong kendaraan yang ramah lingkungan dan belakangan koordinasi sudah dibangun dari beberapa Kementerian, antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian dalam sidang kabinet terbatas," Yustinus menambahkan.

Ilustrasi Suasana IIMS di arena test drive Foto: Dyandra Promosindo

Yustinus menambahkan ke depannya, pemerintah akan duduk bersama lagi dengan Gaikindo untuk bisa melahirkan kebijakan yang menguntungkan semua pihak.

"Pandemi ini sangat berat, maka kolaborasi harus dilakukan. Saya rasa kebijakan ini bisa dilakukan untuk menentukan kebijakan yang yang lebih baik. Saya percaya meski ini bukan langkah satunya, ke depannya kita akan menggerakan semuanya, pemerintah ingin menolong semuanya, sekarang kelompok menengah yang diberi dukungan dan pengusaha juga diberi dukungan," ucap Yustinus.

Gaikindo juga ikut memberi tanggapan akan peran lobi Gaikindo.

"Kita tidak meminta uang ke pemerintah, kita anggap saja pemerintah seperti orang tua, misalnya seperti ini biasanya kalau saya kasih Rp 1.000, karena saya lagi susah saya kasih Rp 500 perak terlebih dahulu, saat sudah kembali normal akan kembali ke Rp 1.000 (dengan diberlakukannya PPnBM)," ujar Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nangoi.

"Karena pemerintah tidak mengocorkan uang, tapi hanya yang kita sumbangkan ke pemerintah berkurang saja, karena kita masih bayar PPN, beberapa komponen bea masuk kita bayar, mobil dijual dari off the road ke on the road, kita bayar bea balik nama, hanya PPnBM saja yang direalisasikan, artinya pemerintah masih mendapat masukan," tutup Nangoi.