Usulan Honda: PPnBM 0% Tak Hanya untuk Mobil dengan Kandungan Lokal 70%

Jakarta -

PT Honda Prospect Motor (HPM) mengapresiasi usaha pemerintah untuk menggerakkan industri otomotif melalui penghapusan biaya PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) selama 3 bulan. Namun di sisi lain Honda juga menilai jika program ini harusnya tidak hanya untuk mobil-mobil baru yang memiliki kandungan lokal 70%.

Kementerian Perindustrian telah menyetujui relaksasi pajak mobil baru untuk menggerakkan perekonomian di tengah pandemi virus Corona. Mulai bulan Maret 2021, mobil-mobil baru dengan kapasitas mesin kurang dari 1.500 cc, berpenggerak dua roda atau 4x2, juga sedan dengan kapasitas mesin di bawah 1.500 cc, akan mendapatkan PPnBM 0% selama 3 bulan (Maret-Mei 2021).

Pemberian insentif ini dilakukan secara bertahap selama 9 bulan, di mana masing-masing tahapan akan berlangsung selama 3 bulan. Tahap pertama akan diberikan insentif PPnBM sebesar 100% dari tarif atau PPnBM 0 persen. Kemudian diikuti insentif PPnBM sebesar 50% dari tarif yang akan diberikan pada tahap kedua. Dan pada tahap ketiga pemerintah berikan insentif PPnBM 25% dari tarif.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami sangat apresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah atas upaya untuk mendorong pertumbuhan industri dan memulihkan perekonomian. Kami percaya relaksasi pajak ini adalah hal positif yang bisa memberikan keringanan kepada konsumen dalam melakukan pembelian kendaraan, yang akhirnya juga dapat menggerakkan industri dan pasar otomotif secara umum. Apalagi alau kita lihat pemberian relaksasi terhadap mobil-mobil di bawah 1.500 cc itu merupakan hal bagus dan tepat sekali, karena segmen tersebut merupakan segmen yang terbesar saat ini. Dan konsumen di segmen sebagian besar juga merupakan first time buyer, jadi yang beralih dari kendaraan roda dua ke roda empat," ujar Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Yusak Billy, dalam konferensi virtual, kemarin (18/2).

"Kalau kita lihat di sisi lain, kita melihat bahwa semakin banyak pelaku industri ini yang dapat menerima keuntungan dari kebijakan ini, maka semakin tercapai tujuan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi secara luas," sambung Billy.

Meski kebijakan itu dipandang efektif untuk menggerakkan roda perekonomian di sektor industri otomotif, Billy menyoroti salah satu syarat yang diberikan pemerintah, di mana mobil baru itu harus memiliki kadar komponen lokal hingga 70%. Sebab dengan aturan itu, merek-merek mobil yang baru merintis bisnis di Indonesia tidak bisa ikutan menikmati insentif tersebut, termasuk juga model-model baru yang kandungan lokalnya belum bisa mencapai angka tersebut.

"Kalau dilihat syaratnya itu kan di bawah 1.500 cc dan local purchase (kandungan lokal 70%). Tujuannya pemerintah bagus untuk menggerakkan industri otomotif. Ya kami sangat berharap--tidak bicara dari kacamata Honda saja--bahwa untuk segmen yang 70% local content itu harusnya bisa diubah, bukan 70%," ujar Billy.

"Karena kan kita lihat juga ada company yang masih baru, kalau kita bicara anak masih balita belum bisa lari, kemudian harus 70% local content ya dia tidak bisa enjoy nanti. Kemudian di new model kan juga belum bisa 70% (kandungan lokalnya). Jadi kalau seperti kita berkaca pada LCGC, kami sangat berharap bisa ada steping atau tahapan. Jadi dulu juga LCGC dari 104 komponennya, tahun pertama 50 komponen, tahun kedua 60 komponen, sampai tahun kelima sudah 84 komponen syaratnya. Jadi kalau bisa dilakukan seperti itu kami sangat makasih, karena goal-nya itu sama-sama meningkatkan dan memperbaiki ekonomi kita," jelas Billy.