FOLLOW detikOto
Jumat, 04 Okt 2019 12:49 WIB
Pemerintah Gandeng Polisi untuk Tindak Truk Obesitas
Ilustrasi truk obesitas. Foto: jasa marga
Jakarta - Menanggapi berbagai kasus kecelakaan yang melibatkan truk obesitas atau truk Over Dimension Over Load (ODOL), Korps Lalu Lintas akan menemani Kementerian Perhubungan menindak pelanggarnya. Selama ini Dinas Perhubungan daerah yang turun ke lapangan tidak mendapatkan jangkauan sebesar kepolisian lalu lintas.
Kolaborasi ini juga sebagai upaya menutup kekurangan polisi yang kurang paham aturan ODOL.
"Sebetulnya Polisi sebagian tahu sebagian banyak tidak tahu. Karena pergantian anggota polisi cepat nanti ganti lagi. Karena yang mengerti dimensi ukuran itu yang tahu kan dinas perhubungan. Selain mengajarkan kita kolaborasi di lapangan karena saling membutuhkan, polisi di jalan kewenangannya besar tapi menyangkut teknis kota yang tahu. Kota sama lah satu paket dengan Polri," kata Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Budi Setiyadi dalam Diskusi Pintar Forwot Indonesia 'Road To Zero Odol Trucks on The Road' di Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2019).
Operasi ini sebenarnya sudah cukup lama digalakkan namun masih terkendala terkait kelengkapan teknis. Ke depannya diharapkan ada tempat yang lebih tetap daripada berpindah-pindah seperti yang dilakukan saat ini.
"Operasi jalan tol untuk pengawasan overloading itu jalan terus antara kepolisian, Dishub kabupaten sekitar dan Jasa Marga. Sebetulnya ini kita lakukan dari 2018 tapi karena memang kita belum punya tempat stasioner yang ada alat WIM (Weight in Motion), jadi selalu berpindah," tambah Budi.
Sementara alat yang disebut WIM itu baru terpasang di Kota Semarang saja. Selain itu jembatan timbangan portable juga akan ditambahkan agar bukti pelanggaran bisa masuk ke persidangan.
"Ini sedang diaktualisasi tempat penimbangan yang stasioner oleh jasa marga seperti 2018 sudah terpasang di Semarang. Itu baru WIM tapi tinbangan protvale belum, WIM hanya sinyal saja bahwa pelanggaran terjadi tapi untuk menjadi bukti menggunakan timbangan tersebut," tutupnya.
Simak Video " Jalur Darat Diprediksi Jadi Primadona Musim Mudik 2019"
[Gambas:Video 20detik]
(rip/dry)
Kolaborasi ini juga sebagai upaya menutup kekurangan polisi yang kurang paham aturan ODOL.
Baca juga: Truk yang Masih Obesitas Bakal 'Disunat' |
"Sebetulnya Polisi sebagian tahu sebagian banyak tidak tahu. Karena pergantian anggota polisi cepat nanti ganti lagi. Karena yang mengerti dimensi ukuran itu yang tahu kan dinas perhubungan. Selain mengajarkan kita kolaborasi di lapangan karena saling membutuhkan, polisi di jalan kewenangannya besar tapi menyangkut teknis kota yang tahu. Kota sama lah satu paket dengan Polri," kata Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Budi Setiyadi dalam Diskusi Pintar Forwot Indonesia 'Road To Zero Odol Trucks on The Road' di Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2019).
"Operasi jalan tol untuk pengawasan overloading itu jalan terus antara kepolisian, Dishub kabupaten sekitar dan Jasa Marga. Sebetulnya ini kita lakukan dari 2018 tapi karena memang kita belum punya tempat stasioner yang ada alat WIM (Weight in Motion), jadi selalu berpindah," tambah Budi.
Sementara alat yang disebut WIM itu baru terpasang di Kota Semarang saja. Selain itu jembatan timbangan portable juga akan ditambahkan agar bukti pelanggaran bisa masuk ke persidangan.
"Ini sedang diaktualisasi tempat penimbangan yang stasioner oleh jasa marga seperti 2018 sudah terpasang di Semarang. Itu baru WIM tapi tinbangan protvale belum, WIM hanya sinyal saja bahwa pelanggaran terjadi tapi untuk menjadi bukti menggunakan timbangan tersebut," tutupnya.
Simak Video " Jalur Darat Diprediksi Jadi Primadona Musim Mudik 2019"
[Gambas:Video 20detik]
(rip/dry)
