Ingat! Kendaraan Pribadi Dilarang Pakai Rotator

Lampu rotator pada mobil. Foto: Istimewa

Jakarta - Otolovers masih sering tidak melihat kendaraan pribadi yang bandel menggunakan lampu rotator atau lebih sering disebut strobo di jalanan Tanah Air?

Padahal penggunaan lampu rotator untuk kendaraan pribadi itu dilarang. Pihak kepolisian pun terus mengimbau agar para pengendara patuh akan aturan ini.

Misalnya berdasarkan pantauan detikOto terlihat dalam papan elektronik yang terpampang di sejumlah ruas tol Jakarta. Ini memang bukan pertama kalinya pihak kepolisian mengingatkan agar jangan ada pengendara yang nekat memasang rotator.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Foto: Istimewa

Namun memang masih ditemukan beberapa pengendara iseng. Seperti diketahui, lampu rotator hanya bisa digunakan oleh kendaraan tertentu.

Pemasangan juga harus sesuai dengan pasal 59 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(1) Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.

(2) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas warna:
a. merah;
b. biru; dan
c. kuning.

(3) Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tanda Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama.

(4) Lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi sebagai tanda peringatan kepada Pengguna Jalan lain.

(5) Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
a. lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian
Negara Republik Indonesia;
b. lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan
Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah; dan
c. lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur, dan tata cara pemasangan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (dry/ddn)