Nissan Elgrand Digugat Soal Ban Serep, DPR Harus Berkala Ubah UU

Jakarta - Nissan Elgrand menjadi pembicaraan, setelah ada 3 orang konsumen Nissan melayangkan gugutan tidak ditemukannya ban serep dalam bagasi.

Baca juga: Mobil Tidak Ada Ban Serep, Polisi: Itu Pelanggaran

Karena berdasarkan Peraturan tentang ban serep ini memang jelas tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 57 mengatur, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Salah satu perlengkapannya adalah ban cadangan. Sehingga membuat konsumen Nissan melayangkan tuntutannya.

Meski demikian ada satu fenomena yang harus diperhatikan, saat ini memang sudah ada teknologi terbaru yang memungkinkan para pengendara tidak perlu membawa ban serep lagi. Seperti cukup mengusung ban flat tire. Tapi bagaimana pendapat para ahli melihat hal ini ya?

Baca juga: Kata Polisi Soal Ban Serep di Dalam Mobil

Ahli perundang-undangan, yang juga Direktur Puskapsi Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono menilai harusnya para legislatif lebih peka dan lebih rutin dalam mengevaluasi undang-undang.

"Ini karena proses legislasi di Indonesia masih fokus sama proses pembentukan dan belum memberi perhatian cukup pada evaluasi rutin terhadap UU atau peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk," kata Bayu.

"Sebagai buktinya di UU 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan hanya mengatur proses harmonisasi terhadap setiap RUU dan beberapa jenis rancangan peraturan perundang-undangan, namun UU 12/2011 tidak mengatur adanya norma yang mewajibkan setiap jangka waktu tertentu (rutin) pembentuk UU atau peraturan perundang-undangan untuk mengevaluasi produk hukum yang dibentuknya," tambahnya.

Baca juga: Nissan Elgrand yang Jadi Seru karena Tidak Punya Ban Serep

Akibat tidak ada kewajiban evaluasi secara rutin ini maka seringkali ketika perubahan sosial telah terjadi, lanjut Bayu. Produk perundang-undangan tidak bisa cepat menyesuaikan, sehingga seringkali terkesan hukum tertinggal dibelakang dibanding adanya perubahan sosial di masyarakat.

"Untuk itu pembentuk UU maupun peraturan di bawah UU perlu untuk belajar dari pengalaman bahwa banyak hukum yang dibentuk tidak mampu menjawab perubahan sosial yang berkembang pesat. Dengan demikian pembentuk peraturan perundang-undangan, perlu segera mengatur adanya kewajiban rutin evaluasi peraturan perundang-undangan untuk mencegah berbagai hal negatif yang merugikan masyarakat," ujar Bayu.

"Akibat peraturan perundang-undangan tidak mampu mengikuti perkembangan zaman dan perubahan sosial. Maka seringkali pengadilan yang mengambil alih untuk menyelesaikan persoalan yang muncul di masyarakat. Dengan kata kain kuasa mengatur oleh badan legislatif maupun eksekutif seringkali diambil alih oleh pengadilan, dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat," tambahnya.

Hmm, rasanya sudah waktunya para legislatif untuk mengubah undang-undang mengenai ban serep ini ya? (lth/ddn)