Produsen Mobil Harap Pajak Mobil Hybrid Bisa Diturunkan

Jakarta - Saat ini keberadaan mobil hybrid dan ramah lingkungan jumlahnya masih sedikit di Indonesia. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh pajak yang tinggi karena pemerintah menganggap mobil itu mengusung sumber tenaga yang berbeda.

General Manager Marketing Strategy PT Nissan Motor Indonesia (NMI), Budi Nur Mukmin mengatakan harusnya Indonesia bisa belajar dari negara tetangga yang bisa memberikan keringanan pajak pada mobil Hybrid dan ramah lingkungan.

"Kaau belajar dari negara lain, keringanan pajak mobil hybrid dan mobil ramah lingkungan itu luar biasa, karena mobil ini CBU dan CBU-nya tidak ada komponennya lokal kontennya kurang dari 40% jadi kena pajak lebih tinggi," kata Budi, di Mall Taman Anggrek, Jakarta, kemarin.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mencontohkan Thailand dan Malaysia yang memberikan keringanan pajak hingga 0 persen pada mobil hybrid dan ramah lingkungan.

"Misal di Thailand itu ketika hybrid pertama kali digulirkan mereka mendapat keringanan pajak sampai 0%, kemudian di Malaysia juga gitu sementara Indonesia pajaknya luar biasa tinggi," tutur Budi.

Ia melanjutkan di Thailand dan Malaysia harga mobil hybrid dan konvensional hanya berbeda 10 persen saja.

"Dan tambahan aja, kita ambil contoh benchmark ke Thailand, Thailand itu mobil Hybrid dibanding mobil dengan bensin harganya itu cuma beda 10% lebih mahal jadi misalnya mobil seharga Rp 300 juta yang bensin, hybrid Rp 330 juta, buat customer memang lebih mahal tapi kalau melihat jangka panjang pasti terbayar. Ini yang membuat pasar hybrid di Thailand dan Malaysia membesar," jelas Budi. (rgr/ddn)

nissan motor indonesia