'Cadangan Minyak Indonesia Hanya Tinggal 12 Tahun'

Jakarta - Sudah saatnya rakyat Indonesia tidak lagi tergantung pada Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain mahal, cadangan minyak Indonesia saat ini tinggal 4 miliar barel. Jika diproduksi rata-rata 890 ribu barel per hari, minyak Indonesia habis dalam 12 tahun.

"Harta kita (minyak) cuma tersisa 4 miliar barel, atau hanya 0,3% dari cadangan minyak di dunia, 1% saja nggak," kata Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini dalam Diskusi BP Migas ke SKSP Migas: Dampak, Tindakan dan Langkah ke Depan, Gedung Binasentra, Bidakara, Jakarta, Kamis (29/11/2012).

Menurut Rudi, dengan produksi Indonesia saat ini rata-rata 890.000 barel per hari, maka cadangan minyak Indonesia tersisa 12 tahun lagi.

"Dari 4 miliar barel P1 (cadangan terbukti) minyak kita jika dikurangi produksi kita rata-rata maka minyak kita ini cuma tinggal untuk 12 tahun saja, habis," ucap Rudi.

Memang potensi cadangan minyak (P2) Indonesia bisa meningkat dari 4 miliar barel ke 7 miliar barel, tapi tidak mudah. Rudi mengatakan, harus ada eksplorasi serius untuk mencari cadangan minyak baru, dan dibutuhkan modal besar.

Rudi mengatakna, banyak orang harus mengetahui, untuk mencari cadangan minyak baru melalui kegiatan eksplorasi, dibutukan dana minimal US$ 100 juta-US$ 200 juta sekitar Rp 1,9 triliun.

"Siapa yang punya dana sebesar ini? Beranikah kita keluarkan dana sebesar itu hanya untuk cari cadangan minyak baru? Karena kalau tidak dapat, pulang cuma pakai kolor. Tidak ada yang mau ganti rugi, bank pun tidak akan mau memberikan pinjaman, itu uang tunai," ungkap Rudi.

Selain itu kata Rudi, saat ini Indonesia saat ini mempunyai cadangan gas yang jauh lebih banyak dari minyak yakni mencapai 100 triliun TCF. Cadangan gas Indonesia masih cukup untuk 44 tahun ke depan.

"Sementara kita punya gas 100 triliun TCF yang cukup selama 44 tahun ke depan. Jadi sudah sepantasnya kita sejak saat ini mulai meninggalkan minyak dan beralih ke gas," ujar Rudi.

Namun, lagi-lagi masalahnya, bagaimana bisa rakyat Indonesia menggunakan gas sementara pipanya belum banyak terintegrasi, infrastrukturnya tidak ada.

"Apalagi kita punya cadangan besar gas di Natuna, Bontang, Papua dan lainnya, bagaimana membawanya ke Jawa atau Sumatera tidak akan ekonomis kalau pakai pipa, mau sepanjang apa pipanya dari Papua ke Jakarta? Tidak bisa harus point to point, makanya kita perlu terminal receiving gas yang banyak untuk melayani point to point, tapi semuanya itu belum ada atau belum memadai," terangnya.

Jadi kata Rudi, jangan bertanya kenapa kita tidak bisa seperti Arab Saudi dan Venezuela yang harga BBM nya murah sekali. "Arab Saudi dan Venezuela itu ngomongnya 200 miliar barel, mereka punya segitu, kita berapa? Cuma 4 miliar, jadi kalau orang kaya sombong wajar, tapi kalau orang miskin sombong itu kebangetan," cetus Rudi.

Agus Marto Kesal, Orang Miskin Malah Sulit Dapat BBM Subsidi

Menteri Keuangan Agus Martowardojo kesal, ternyata orang miskin yang berhak disubsidi malah sulit mendapatkan BBM subsidi. Orang miskin harus berebutan untuk mendapatkan haknya tersebut.

Demikian disampaikan Agus Marto ketika ditemui di Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai, Jalan Ahmad Yani, Jakarta, Kamis (29/11/2012).

"Jadi masyarakat yang seharusnya menikmati BBM bersubsidi itu tidak menerima karena ada begitu banyak oknum-oknum yang membeli dengan tidak ada batasnya dan akhirnya ketika masyarakat yang benar-benar membutuhkan itu cuma di siang hari dan dapatnya hanya botolan-botolan," ungkapnya.

Menurut Agus Marto, terjadinya kekurangan BBM bersubsidi ini karena banyaknya penyalahgunaan di daerah. Hal inilah yang seharusnya disoroti masyarakat dan pemerintah.

"Yang betul-betul perlu kita soroti itu bukan hanya harus sesuai dengan kuota tapi memang betul yang namanya penyalahgunaan itu banyak sekali di daerah," tegasnya.

Agus Marto menginginkan kuota BBM bersubsidi tidak lagi ditambah. Bahkan, bisa ditahan hanya 43,5 juta kiloliter (KL) di tahun ini. Namun, jika memang dibutuhkan tambahan, perlu pembahasan lebih lanjut dengan Menteri ESDM.

"Kalau soal anggaran itu pasti Menteri ESDM akan bicara dengan Menkeu untuk dicarikan solusi, tetapi kalau ini dibuka akan membuat betul-betul tidak terkendali. Jadi kami ingin menyampaikan ayo semua pihak ikut bertanggung jawab untuk menjaga begitu besar BBM bersubsidi yang teralokasikan dengan yang betul-betul memerlukan," ujarnya.

Jika terdapat tambahan anggaran untuk kuota BBM bersubsidi, jelas Agus Marto, akan diberikan setelah audit dari BPK.

"Kalau misalnya BBM itu melebihi alokasi nanti ada forum pertemuan dengan DPR, dan itu nanti hanya akan dibayar pada saat ada anggaran dan setelah diaudit oleh BPK," cetus Agus.

(nia/syu)