Pemerintah Harus Standarisasi BBG

Jakarta - Wacana peralihan untuk menggunakan bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan di tanah air masih terus dibicarakan. Pemerintah harus melakukan standarisasi BBG agar masyarakat tidak lagi ragu untuk menggunakan BBG di kendaraannya.

"Kita harus memiliki standarisasi untuk BBG, terutama untuk kualitas BBG kita," ujar Dr Jayan Sentanuhady, dosen pembimbing dan Ketua Group Penelitian Konverter Gas Universitas Gadjah Mada, di Jakarta.

Bila Indonesia telah memiliki standarisasi bahan bakar gas akan membuat konversi ke BBG mulus seperti halnya konversi dari minyak tanah beberapa tahun lalu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tantangan terbesar kita itu bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah Indonesia sudah memiliki standarisasi, instalasi, maintenance yang baik. Sekarang palunya itu dipegang oleh Presiden melalui Keppres (Keputusan Presiden)," tambah Supervisor Engineering Division Product Planning Department PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Indra Chandra S.

Tidak berhenti sampai di situ, pemerintah juga diminta untuk mengurangi pajak kendaraan yang menggunakan konverter Kit BBG.

"Selain itu mobil baru dengan menggunakan konverter juga diberikan insentif, sehingga tidak membebankan konsumen. Karena konsumen maunya membeli dengan harga tanpa konventer," ujarnya.

Pabrikan pun sebenarnya siap memproduksi mobil gas, namun kembali tadi, mereka menunggu kebijakan pemerintah yang pasti.

"Intinya kami sebagai industri dan peneliti telah mendorong dan siap untuk menggunakan BBG. Dan kami masih menunggu keseriusan pemerintah untuk mewujudkannya," ujar Indra.

"Jaminan keseriusan, komitmen dan konsistensi dari pemerintah itu yang lebih penting. Kalau buat pak Indra dari Toyota itu jaminan akan dilangsungkannya itu seperti apa," timpal Jayan.

"Kalau bicara konsistensinya seperti apa, kita sudah punya pengalaman di Palembang, Jakarta, Surabaya, Bogor akan pelaksanaan program itu(konventer kit). Waktu itu ada 666 unit angkot yang menggunakan converter kit dan 8 bulan kemudian hanya tersisah 60 unit saja. Memang alasannya sangat banyak, dilihat dari segi masyarakat yang belum siap karena tidak pernah mendapat edukasi. Namun selain itu infrastruktur juga tidak memadai. Oleh sebab itu pemerintah juga harus menyediakan akses agar mudah didapatkan dan pemerintah harus konsisten," tambahnya.

(ddn/ddn)