Pemerintah Ingin Orang Desa Punya Mobil

Jakarta - Pemerintah berniat melakukan 'mobilisasi desa'. Dengan mobilisasi desa tersebut, pemerintah berharap tingkat kepemilikan kendaraan khususnya kendaraan roda empat akan makin merata, tidak hanya menyebar di kota, melainkan juga ke desa-desa.

Sebagai langkah awal, pemerintah saat ini sedang serius untuk menggodok program angkutan pedesaan.

Saat ini sudah ada 3 pabrikan mobil nasional yang menyatakan berminat untuk ikut serta yakni PT Industri Kereta Api (Inka) dengan GEA, PT Super Gasindo Jaya dengan Tawon dan Mahator.

"Kita ingin lakukan mobilisasi desa," tegas Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Edi Putra Irawady di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (14/2/2012).

Untuk itu, paket kebijakan pun saat ini sedang digodok bersama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian guna mendorong para produsen mobil agar dapat menjual mobil dengan harga murah hingga penyebarannya bisa makin meluas.

Kebijakan itu menurut Edi akan dijabarkan dalam satu paket kerangka kebijakan nasional otomotif Indonesia. Di paket kebijakan itu, pemerintah akan mencoba mengangkat beban fiskal dan non fiskal yang saat ini masih menghantui para produsen mobil di Indonesia.

"Untuk pemain lokal, kita akan usahakan berbagai kemudahan selain uji emisi, uji tipe dan lain-lain," timpal Dirjen Industri Unggul Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi.

"Kita akan terus menjaga 'bayi' (industri mobnas) ini agar tumbuh," janji Budi.

Dalam paket kebijakan pemerintah nanti, Edi menjelaskan kalau pihaknya akan membantu seluruh elemen industri otomotif yang ada dari hulu hingga ke hilir.

Dari kemudahan penyediaan bahan baku seperti baja dan karet hingga ke penjualan dan pembiayaan yang akan mempermudah para pemain di industri otomotif Indonesia termasuk merek mobil nasional.

Namun untuk urusan terakhir ini, Asosiasi Industri Automotive Nusantara (Asia Nusa) masih mengalami kendala.

Ketua Umum Asia Nusa Ibnu Susilo berkeluh kesah kalau ada diskriminasi di pemberian kredit oleh bank. Bahkan bank BUMN sekalipun.

Jangankan untuk kemudahan kredit kepemilikan kendaraan, pinjaman untuk menyokong pembangunan pabrik saja dirasa sulit di dapat oleh produsen mobil nasional.

"Masalah finansial. Kredit kepemilikan, kami belum bisa dapat dengan mudah, saya berharap pemerintah bisa memberikan arahan," katanya.

"Kami rasakan di Tawon, sekarang banyak peminat, tapi bermasalah di kredit kepemilikan. Memang ada yang mau beli cash, tapi jumlahnya masih sedikit, sementara kalau mau kredit, kita masih kesulitan cari bank yang mau," timpal Ketua Bidang Marketing dan Komunikasi Asia Nusa Dewa Yuniardi.

Menanggapi hal tersebut, Edi berjanji akan mencarikan solusi bagi industri mobil nasional. "Kita akan cari bersama-sama solusinya," tandasnya.

Di tempat yang sama, Dirjen Industri Unggul Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi mengatakan kalau ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para produsen mobil nasional mulai dari persaingan dengan merek asing hingga keterbatasan jaringan penjualan dan layanan purna jual.

Pasokan komponen hingga selera konsumen pun harus dijawab oleh para industriawan mobil nasional.

Karenanya, pemerintah menurut Budi tidak akan membiarkan pasar menggerus mobil merek lokal tersebut dan bersiap memberi sokongan seperti insentif Bea Masuk di Tanggung Pemerintah (BMDTP), skema pembiayaan melalui kredit murah dan Peraturan Menteri Keuangan No 176 tentang Insentif Investasi Baru.

Pemerintah pun menurut Budi akan coba membantu dengan melakukan pembelian pertama agar produksi mobil nasional tetap berjalan dan jaringan purna jual tercipta di daerah.

(syu/ddn)