Pemesan Esemka Terus Berdatangan

Solo - Meski belum dijual resmi, pemesanan mobil Esemka terus berdatangan dari berbagai kalangan. Tingginya animo masyarakat ini membuat Walikota Surakarta, Joko Widodo, yakin mobil Esemka akan tetap bisa mendapatkan izin dan bisa diproduksi secara massal.

"Kami akan terus membenahi produksi kami. Orang berpikirnya produk Esemka yang ada sekarang adalah karya baru yang tiba-tiba ada, padahal itu adalah produk penyempurnaan generasi," ujarnya di Solo, Selasa (17/1/2012).

Jumlah pesanan Esemka hingga saat ini belum ada data resmi. Namun diyakini jumlahnya mencapai puluhan ribu di seluruh Indonesia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mobil Esemka diminati berbagai kalangan terutama mereka di pertambangan. Selain itu pejabat dan artis, serta masyarakat umum pun memburu Esemka.

Kebijakan Mobil Murah Pemerintah Habisi Mobnas

Sementara itu, rencana Kementerian Perindustrian menerbitkan kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan atau Low Cost and Green Car (LCGC) dianggap bakal menghabisi embrio produksi mobil nasional (mobnas) seperti Esemka, GEA, Tawon dan lainnya.

"Jika diteruskan, kebijakan tersebut menghadap-hadapkan embrio mobil nasional seperti Kiat-Esemka, Gea, Tawon, dengan raksasa-raksasa industri otomotif dunia. Kebijakan itu akan memberikan insentif bagi produsen mobil besar anggota Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) untuk memproduksi mobil berkapasitas mesin antara 1000-1.200 cc," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, Selasa (17/1/2012).

Mobil berkapasitas mesin antara 1000-1.200 cc, berarti di bawah mobil Kiat-Esemka rakitan para siswa di Solo yang diharapkan masyarakat bisa menjadi embrio mobil nasional. Mobil Kiat-Esemka berkapasitas mesin 1.500 cc.

Salah satu pabrikan mobil Jepang yang akan memproduksi LCGC adalah Daihatsu, mereka telah menyiapkan mobil murah ramah lingkungan dengan rentang harga US$ 10.000 atau Rp 85-90 juta.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat menegaskan regulasi mobil murah akan segera diterbitkan. Aturan ini kini sudah masuk Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dan tinggal menunggu persetujuan. Regulasi antara lain akan memberi insentif keringanan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

"Pemerintah seharusnya memprioritaskan regulasi yang memihak merek mobil nasional, sehingga bisa dijual murah dan tak kalah bersaing dengan mobil produksi Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) asing yang sudah menguasai hampir seratus persen pasar mobil Indonesia. Insentif seharusnya diberikan kepada industri mobil nasional yang masih lemah, bukan kepada raksasa industri mobil multinasional," lanjutnya.

(mbr/ddn)