"Beli Alphard harus tahu siapa pembelinya, tanggal lahir, pekerjaan apa, penghasilan dari mana, berapa pendapatannya. Itu yang lapor pihak penjualnya," jelas Ketua PPATK, M Yusuf, di Jakarta, Selasa (10/1/2012).
Imbauan M Yusuf ini terkait dengan dugaan adanya penyelenggara negara yang menggunakan kendaraan sebagai salah satu sarana pencucian uang. Dia berharap semua pihak membantu dalam upaya penegakkan hukum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
CEO Auto2000 Jodjana Jody ketika dimintai konfirmasi soal hal ini, telepon genggamnya belum dapat dihubungi.
(did/ddn)












































Komentar Terbanyak
Wacana KDM Hapus Pajak Kendaraan-Diganti Jalan Berbayar: Biar Adil
Kapan Potongan Ojol 8% Mulai Berlaku?
Isi Garasi Anggota DPRD yang Merokok sambil Ngegame saat Rapat