Pemerintah Thailand jorjoran memberikan insentif untuk mobil listrik. Di sisi lain, subsidi mobil listrik itu membuat efek domino ke berbagai sektor.
Dilansir Asia Nikkei, insentif dari pemerintah Thailand yang jorjoran itu memicu efek domino. Para tokoh industri mengatakan, efek dari insentif besar-besaran itu membuat kendaraan listrik di sana kelebihan pasokan. Ini juga memicu perang harga mobil bermesin konvensional. Bahkan, efeknya membuat pabrik mobil konvensional mengurangi produksi dan menutup pabrik, sampai produsen suku cadang yang gulung tikar.
"Penjualan mobil berbahan bakar fosil mulai turun setelah subsidi kendaraan listrik di Thailand. Produsen mobil Jepang paling terkena dampaknya karena mereka memproduksi sekitar 90 persen kendaraan fosil di negara tersebut," demikian dikutip Asia Nikkei.
"Konsekuensi yang tidak diinginkan juga telah menyebar ke rantai pasokan (produsen komponen kendaraan), di mana setidaknya selusin produsen suku cadang telah tutup karena sebagian besar produsen kendaraan listrik China yang disubsidi tidak membeli dari sebagian besar produsen suku cadang tersebut," tulisnya.
Sementara itu, Indonesia juga sedang beralih ke era kendaraan listrik. Pemerintah telah memberikan insentif untuk mobil listrik. Insentif itu berupa potongan PPN menjadi hanya 1 persen dan pembebasan bea masuk mobil listrik dengan syarat tertentu. Meski begitu, harga mobil listrik di Indonesia tetap tidak semurah di Thailand.
Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Pasaribu, mengatakan kebijakan kendaraan listrik Thailand memiliki kemiripan dengan Norwegia, Jerman bahkan Jepang. Menurutnya, memang sudah dikatakan jauh-jauh hari bahwa kehadiran kendaraan listrik dapat berdampak ke banyak hal.
"Di Indonesia juga sudah sejak 2 tahun lalu dibahas oleh para perakit dan industri pemasok part tier 3 dan 2, bahwa sekitar 45 persen industri komponen, khususnya yang membuat parts mesin motor bakar akan tutup secara bertahap," kata Yannes kepada detikOto, Rabu (31/7/2024).
Yannes mengatakan, sejak lama Thailand dikenal sebagai basis produksi mobil Jepang di Asia tenggara. Namun, produsen Jepang dinilai salah langkah, karena terlalu yakin dengan keunggulan kendaraan konvensional bermesin pembakaran dalam (internal combustion engine/ICE).
"Kebijakan subsidi mobil listrik Thailand yang lebih menguntungkan produsen China secara tidak langsung menciptakan ketegangan dalam hubungan Jepang-China di Thailand. Produsen mobil Jepang, yang salah strategi-terlalu meyakini keunggulan teknologi ICE-dan telah lama mendominasi pasar Thailand, semakin terancam oleh kebangkitan produsen China yang didukung oleh subsidi pemerintah. Hal ini menyebabkan hilangnya pangsa pasar dan potensi penurunan keuntungan bagi perusahaan Jepang. Hal itu terlihat dari ditutupnya pabrik perakitan Suzuki dan Subaru di Thailand," ucap Yannes.
Di sisi lain, Yannes menilai kebijakan kendaraan listrik di Indonesia belum jelas. Kata Yannes, belum ada sinergi yang solid antarkementerian.
"Di Indonesia, tampaknya upaya migrasi ke BEV (battery electric vehicle/mobil listrik berbasis baterai) masih dalam tahapan wacana yang terpenggal-penggal. Belum ada sinergi yang solid antar-kementarian terkait, tidak sesolid Thailand. Belum lagi PDB per kapita Thailand tahun 2023 yang sebesar US$6.384,81, rata-rata penduduk Thailand memiliki pendapatan dan kemampuan konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan penduduk Indonesia dengan PDB per kapita US$4.919,70. Sehingga, pertumbuhan EV di Indonesia amat sangat lambat dibandingkan Thailand," bebernya.
Menurut Yannes, efek samping subsidi mobil listrik di Thailand tidak kejadian di Indonesia, produsen otomotif dan pemasok komponen lokal harus beradaptasi. Misalnya dengan mengembangkan komponen kendaraan yang dapat mengkonsumsi bahan bakar terbarukan atau biofuel.
Simak Video "Seru! Festival LIKE 2 Gelar Fun Riding Motor Listrik"
(rgr/dry)