Antrean Solar Hambat Operasional Bus, Organda Usul Sistem Penyaluran Dirombak

Antrean Panjang Solar Subsidi di SPBU di Sumatera. Foto: Istimewa

Jakarta -

Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (DPP Organda) mengeluh soal antrean BBM subsidi yang mengular panjang. Hal ini menghambat operasional kendaraan angkutan umum seperti bus AKAP. Organda usul sistem penyaluran BBM subsidi dirombak.

Sekretaris Jenderal DPP Organda Kurnia Lesani Adnan mengatakan, hingga kini BBM subsidi masih menjadi masalah di daerah-daerah, terutama di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Papua. Menurut pria yang akrab disapa Sani itu, antrean panjang menghambat operasional kendaraan angkutan umum seperti bus AKAP. Dia bilang, di jalan lintas timur, barat, tengah dan kota-kota di Sumatera terjadi antrean panjang setiap harinya.

"Antrean di SPBU ini terjadi karena supply BBM dari Pertamina ke SPBU yang tidak sesuai kebutuhan penjualan di SPBU di daerah. Contoh SPBU order BBM 18.000 KL, namun yang di-supply hanya 8.000 KL dan supply-nya sendiri hanya setiap pagi hari dan hanya sekali setiap harinya. Dengan begini kendaraan harus mengantre mulai dari subuh hari, bahkan malam hari untuk supaya mendapatkan BBM saat supply dari Pertamina tiba," ucap Sani dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/6/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kondisi begitu sangat mengganggu operasional kendaraan angkutan umum. Tak cuma itu, bahkan kondisi ini bisa berpotensi mengganggu keselamatan kendaraan angkutan umum. "Karena kendaraan habis waktu untuk mengantre, sehingga waktu untuk awak kendaraan istirahat, juga waktu untuk perawatan kendaraan tersebut jadi sempit bahkan hilang," ujar bos PO SAN tersebut.

Sani menganggap pemerintah tidak mampu melakukan koordinasi untuk melakukan penegakan hukum di lapangan. Sebab, menurutnya, masih banyak penyelewengan pengisian BBM subsidi kepada kendaraan yang tidak semestinya, bahkan secara terang-terangan banyak pelangsir BBM yang mengisi di SPBU.

"Kalau memang pemerintah serius untuk memberikan BBM subsidi kepada kalangan yang tepat dan (seharusnya) sudah tahu permainan di lapangan, selayaknya mengubah sistem penyaluran BBM subsidi ini dengan mengintegrasikan barcode dengan sistem GPS kendaraan angkutan umum sehingga barcode kendaraan menjadi barcode dynamic," saran Sani.

Dengan mengintegrasikan barcode dan sistem GPS pada kendaraan, kata Sani, maka bisa terpantau berapa banyak kebutuhan BBM dari masing-masing kendaraan setelah melakukan perjalanan. Jadi, bagi kendaraan yang tidak melakukan perjalanan jauh, tidak bisa menggunakan BBM subsidi.

"Pemerintah tinggal mewajibkan seluruh kedaraan angkutan umum harus menggunakan GPS dan seluruh kelengkapan legalitas (STNK, KIR dan izin operasi) kendaraan dalam keadaan aktif. Tidak seperti saat ini di mana kendaraan yang surat-suratnya mati namun bisa mendapatkan barcode dan berhak menggunakan BBM subsidi. Ini asas ketidakadilan yang pemeritah berikan antara masyarakat yang taat dengan yang tidak taat namun mendapatkan hak yang sama," katanya.