Organda Menjerit: Antrean Panjang Solar Subsidi Ancam Keselamatan Bus AKAP

Antrean Panjang Solar Subsidi di SPBU di Sumatera — Antrean Panjang Solar Subsidi di SPBU Sumatera. Foto: Istimewa

Jakarta -

Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (DPP Organda) mengeluhkan masalah yang terjadi pada BBM subsidi. Masalah penggunaan QR code hingga antrean panjang yang mengular di SPBU untuk mendapatkan BBM subsidi menghambat operasional kendaraan angkutan umum.

Sekretaris Jenderal DPP Organda Kurnia Lesani Adnan mengatakan, hingga kini BBM subsidi masih menjadi masalah di daerah-daerah, terutama di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Papua. Yang menjadi masalah saat ini adalah banyak QR code untuk mendapatkan BBM subsidi terpending, dan saat diajukan kembali selalu ditolak.

"Hal ini terjadi saat bulan Februari lalu Pertamina me-restart barcode sepihak dengan alasan kendaraan terindikasi melakukan praktik langsir BBM bersubsidi di daerah-daerah," kata pria yang akrab disapa Sani seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu (24/6/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tak cuma masalah QR code BBM subsidi, antrean panjang juga menghambat operasional kendaraan angkutan umum seperti bus AKAP. Menurut Sani, di daerah jalan lintas timur, barat, tengah dan kota-kota di Sumatera terjadi antrean panjang setiap harinya.

"Antrean di SPBU ini terjadi karena supply BBM dari Pertamina ke SPBU yang tidak sesuai kebutuhan penjualan di SPBU di daerah. Contoh SPBU order BBM 18.000 KL, namun yang di-supply hanya 8.000 KL dan supply-nya sendiri hanya setiap pagi hari dan hanya sekali setiap harinya. Dengan begini kendaraan harus mengantre mulai dari subuh hari, bahkan malam hari untuk supaya mendapatkan BBM saat supply dari Pertamina tiba," ucap Sani.

Kondisi begitu sangat mengganggu operasional kendaraan angkutan umum. Tak cuma itu, bahkan kondisi ini bisa berpotensi mengganggu keselamatan kendaraan angkutan umum. "Karena kendaraan habis waktu untuk mengantre, sehingga waktu untuk awak kendaraan istirahat, juga waktu untuk perawatan kendaraan tersebut jadi sempit bahkan hilang," ujar Sani.

Padahal, menurut Sani, bulan Juni-Juli ini banyak masyarakat melakukan perjalanan menggunakan bus di musim libur sekolah. Namun, pengusaha angkutan umum berpotensi sulit mendapatkan BBM dan waktu istirahat awak kendaraan yang berkurang karena antre BBM subsidi.

"Ini situasi yang sangat berisiko akan keselamatan terhadap pelayanan masyarakat. Pemerintah sudah harus mengubah pola yang salah selama ini agar situasi ini tidak berlarut-larut ke depannya," sebut Sani.