Kemenperin: TKDN Kendaraan Listrik Ditargetkan 80 Persen pada 2030

Jakarta -

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN kendaraan listrik mencapai 80 persen pada 2030. Hal tersebut sesuai dengan peta jalan Kemenperin soal pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan permintaan kendaraan listrik secara global akan meningkat dari tahun ke tahun. Itulah mengapa, sebagai salah satu pemain di segmen tersebut, Indonesia harus punya peta jalan.

"Kemenperin telah membuat peta jalan untuk pengembangan baterai di bidang ini, termasuk baterai kendaraan listrik dan lainnya. Salah satu hal yang ingin dicapai pada 2030 adalah kendaraan listrik yang memiliki efisiensi tinggi dan local content sekitar 80 persen," ujar Agus melalui rilis resmi yang diterima detikOto, Senin (11/9).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ilustrasi pabrik mobil listrik. Foto: Carnewschina

Demi mencapai target tersebut, pemerintah diklaim telah menetapkan kebijakan progresif, termasuk pemberian stimulus fiskal dan insentif, serta mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional sehari-hari untuk entitas pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah disebut telah menjalankan dua kebijakan utama untuk mengakselerasi penggunaan kendaraan listrik. Pertama, dengan mengeluarkan bantuan pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) roda dua yang memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri minimal 40 persen.

Kedua, memberikan potongan PPN DTP sebesar 5-10 persen untuk KBLBB roda empat dan bus elektrik, tergantung pada kandungan lokal yang dimiliki.

TKDN kendaraan listrik ditargetkan capai 80 persen pada 2030. Foto: Muhammad Hafizh Gemilang

Saat ini, menurut Kemenperin, ada sekira 50 perusahaan yang mengembangkan kendaraan listrik di Indonesia, dengan total investasi mencapai lebih dari USD200 juta atau sekira Rp 3 triliun.

Pemerintah menargetkan ada 1 juta mobil listrik yang beroperasi pada tahun 2035. Peralihan tersebut diklaim bisa menghemat sekira 12,5 juta barrel BBM dan mereduksi CO2 sebesar 4,6 juta ton.

"Pemerintah optimis bahwa target tersebut dapat tercapai. Kami juga menyambut baik industri yang berminat memanfaatkan insentif yang tersedia dalam pengembangan kendaraan EV di Indonesia," kata Agus.