Prihatin Kondisi Lalu Lintas, RSA Surati Presiden SBY

Jakarta - Prihatin dengan kondisi lalu lintas yang carut marut di Jakarta khususnya, lembaga Road Safety Association (RSA) membuat surat terbuka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Salah satu isinya adalah agar pemerintah serius dengan pengadaan transportasi massal. Padahal dalam undang-undang menyatakan pemerintah wajib menyediakan pelayanan terhadap rakyat, termasuk sarana dan prasarana transportasi missal.

"Kita ingin Pak presiden tahu keinginan kita masyarakat bawah. Dan tujuan kita melakukan semua ini untuk masyarakat. Jangan jadi birokrasi, soalnya imbasnya sangat merugikan," ujar Ketua Umum Road Safety Association (RSA) Rio Octaviano kepada detikOto, Jumat (12/2/2010).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

SBY dihimbau untuk melibatkan masyarakat dalam mengambil kebijakan terkait dalam pembentukan regulasi seperti pengadaan transportasi massal dan tranportasi publik.

"Pemerintah harus melibatkan elemen atau masyarakat bawah dalam setiap
pengambilan kebijakan dari segi apapun," katanya.

Selain itu uji KIR untuk kendaraan umum, truk atau bus yang berkeliaran di jalan raya juga menjadi salah satu aspek keprihatinan.

Padahal dengan uji KIR yang ketat juga akan mempengaruhi dalam hal keselamatan jalan hingga perbaikan regulasi di simpul-simpul kemacetan pada jam kerja, seperti sekolah, pusat perbelanjaan modern atau tradisional, pusat bisnis dan lain sebagainya.

"Lihat saja KIR itu seperti apa? Banyak masyarakat yang tidak tahu tentang kegunaan KIR kendaraan. Takutnya itu hanya statement politik saja yang konsepnya hanya sekedar menguntungakan pihak tertentu saja," ucap Rio.

Tidak hanya itu soal busway juga digugat. Kadang tidak ada koordinasinya antara pihak polisi dan Dishub.

"Contohnya polisi lalu lintas ingin agar lalu lintas di jalanan lancar, dan untuk niat itu tercapai pihak polisi membiarkan pengguna kendaraan pribadi melintas di jalur Busway, namun beda dari pihak Dishub yang menyatakan pengendara kendaraan peibadi tidak boleh melintas di jalur Busway. Nah mana yang bener ini? Kita enggak ada yang tahu. Untuk itu pemerintah seharusnya melibatkan kita elemen bawah. Kemungkinan kita juga bisa kasih solusi," tandasnya.

(ikh/ddn)