Pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap di Jakarta sudah diterapkan sekitar 10 tahun. Kini, kebijakan ganjil genap dievaluasi. Pengamat transportasi bilang, ganjil genap cuma memindahkan kemacetan.
Pengamat transportasi yang juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, setelah satu dekade melanggengkan sistem Ganjil-Genap demi mengurai kemacetan, Jakarta kini berdiri di persimpangan jalan: terus mempertahankan skema transisi yang kian jenuh, atau berani melangkah ke solusi yang lebih fundamental
"Kebijakan Ganjil-Genap (Gage) di Jakarta yang telah berjalan sekitar satu dekade (sejak menggantikan sistem 3-in-1 pada tahun 2016) memang berada di persimpangan jalan. Evaluasi mendalam yang dibahas oleh Pramono Anung bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mencerminkan dinamika tersebut," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (2/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Djoko, kebijakan ganjil genap memang perlu dievaluasi. Djoko bilang, kebijakan Ganjil-Genap memberikan dampak yang bersifat jangka pendek dan menengah, tetapi gagal secara jangka panjang.
"Efektif secara localized/corridor based. Di koridor utama yang diberlakukan Gage (seperti Jl. Sudirman-Thamrin, Gatot Subroto, dan Rasuna Said), sistem ini berhasil menurunkan volume kendaraan pada jam-jam puncak (peak hours) dan menjaga kecepatan rata-rata kendaraan tetap mengalir," ujarnya.
Di sisi lain, kebijakan ganjil genap justru dinilai memindahkan kemacetan. Kepadatan lalu lintas kerap terjadi di jalur alternatif yang tidak kena pembatasan ganjil genap.
"Tidak mengurangi total volume kendaraan, Gage hanya memindahkan kepadatan (traffic displacement). Kendaraan melimpah ke jalur-jalur alternatif (jalan lingkungan/kolektor) yang tidak terkena Gage, sehingga kemacetan parah bergeser ke area pinggiran dan pinggir koridor," sebut Djoko.
Terlebih, ganjil genap yang diterapkan di Jakarta hanya mengendalikan mobil, sedangkan sepeda motor tidak kena ganjil genap.
"Populasi sepeda motor yang terus melonjak tinggi tidak tersentuh aturan Gage, sehingga ruang jalan yang ditinggalkan mobil langsung diisi oleh lonjakan volume sepeda motor," kata Djoko.
Djoko menilai, Ganjil-Genap pada dasarnya dirancang sebagai kebijakan transisi. Para ahli transportasi dan pengamat perkotaan menyepakati beberapa langkah logis ke depan. Misalnya dengan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau Jalan Berbayar Elektronik, disinsentif tarif parkir, serta penguatan transportasi publik.










































