Aturan 'Aceng dan Slot' Bikin Driver Ojol Merasa Diperbudak Aplikator

Jakarta -

Massa driver ojek online (ojol) melakukan aksi penyampaian pendapat di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Senin (17/2/2025). Dalam aksi demo tersebut, selain menuntut pembayaran tunjangan hari raya atau THR, massa driver ojol juga menuntut dua aturan dari aplikator agar dihapuskan lantaran membuat mereka menjadi seperti budak.

"Yang pasti adalah tuntutan kami bahwa kami akan harus mendapatkan THR berupa uang, bukan berupa bahan pokok," ujar Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati kepada awak media, seperti dikutip dari CNBC Indonesia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sejumlah pengendara ojek online (ojol) yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional berunjuk rasa di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jl MH Thamrin, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Ilustrasi demonstrasi driver ojol Foto: Ari Saputra

Mengenai hitungan THR yang layak driver ojol dapatkan, Lily mengatakan akan menyerahkannya sepenuhnya kepada Kemenaker RI. Ini karena pemerintah yang punya aturan dan punya rumusannya.

Selain THR, driver ojol juga menuntut dihapuskannya dua aturan yang mereka sebut aceng dan slot. Dua aturan itu disebut merugikan driver dan membuat mereka merasa diperbudak.

Kata Lily, aceng adalah angkutan yang tarifnya hanya Rp. 5.000. Lily menilai aceng sangat merugikan lantaran tarif yang ditetapkan murah, meskipun jarak tempuhnya jauh. Aceng yang dimaksud merujuk pada Program Mitra GoFood Jarak Dekat.

Sedangkan sistem slot yang ada di GoRide dianggap membatasi jangkauan pengemudi dan juga mengurangi pendapatan. Ia menilai ada pengkotak-kotakan wilayah dengan sistem slot ini.

"Bukan tarif promo, ini terlalu murah. Mereka menyebutnya aceng, karena mereka memberikan sebetulnya ini upah murah ya," jelasnya.

"Kalau kami dari serikat hanya satu (bertemu aplikator), dengan hijau sekali. Dan mereka sebetulnya welcome ya, Pak Menteri (Ketenagakerjaan) sendiri sudah memanggil aplikator," terang Lily.

Lily percaya Kementerian Ketenagakerjaan RI mempunyai jurus jitu untuk mengatasi tuntutan mereka.