Prabowo Instruksi Hemat APBN, Jangan Sampai Korbankan Program Keselamatan Jalan

Poster — Ilustrasi kecelakaan. Foto: Edi Wahyono

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto meminta untuk menghemat anggaran. Namun, penghematan anggaran ini diharapkan tidak mengorbankan program keselamatan lalu lintas jalan raya.

Prabowo mengeluarkan instruksi untuk melakukan penghematan APBN. Rio Octaviano dari Road Safety Association (RSA) mengungkapkan, penghematan APBN ini jangan sampai menomorduakan program keselamatan berkendara.

"Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa menurut data Korlantas POLRI, sebagai satu-satunya data resmi untuk data kecelakaan lalu lintas jalan, bahwa angka kematian diakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan secara rata-rata masih di angka 3 nyawa/jam hilang sia-sia," kata Rio dalam keterangan tertulisnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dunia melalui PBB, lanjut Rio, sudah membuat program keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Tahun ini sudah masuk dekade kedua dengan target penurunan angka fatalitas sampai dengan 50 persen.

"Masih disayangkan, angka pencapaian pemerintah Indonesia masih belum mencapai titik sukses. Hal ini bukan karena tidak bergeraknya roda instansi terkait, tapi belum terkoordinirnya secara komprehensif dari hulu ke hilir semua kebijakan ini," ucap Rio.

"Kami bukan sekali-dua kali berusaha untuk berkomunikasi dengan pimpinan tertinggi negeri, surat permohonan kami selalu kandas ke level bawah dalam pemerintahan, sedangkan kami menilai harus adanya koordinasi terukur dari Pimpinan tertinggi, atau dalam arti lain, membutuhkan Political Will yang kuat," tegasnya.

Rio menganggap, kebijakan Prabowo dalam hal penghematan APBN ibarat strategi bom atom. "Menghancurkan target tapi juga mematikan ekosistem di sekitarnya. Kami hanya berharap, Keselamatan LLAJ tidak termasuk ke dalam imbas bom atom ini, karena kami membutuhkan keseriusan termasuk pendanaan serius dalam hal Keselamatan LLAJ ini," ucapnya.

Rio mengungkapkan, pihaknya khawatir program keselamatan lalu lintas angkutan jalan ini menjadi imbas darin bom atom tersebut.

"Kenapa kami khawatir, karena pada 18-20 Februari 2025 diadakan 4th Global Ministrial Meeting for Road Safety, pertemuan 5 tahunan di mana pemerintah Indonesia selalu hadir bersama dengan NGO. Tapi tahun ini, setelah kami kawal dengan semangat undangan sampai masuk ke Indonesia, ternyata Kemenhub memutuskan untuk tidak hadir dikarenakan kebijakan tersebut, sehingga tidak ada perwakilan dari Indonesia sebagai keseriusan penanganan Keselamatan LLAJ, satu ekosistem yang turut mati karena bom atom," pungkasnya.