Pengamat: Capres-Cawapres 2024 'Miskin' Program Keselamatan Lalu Lintas

Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD berjabat tangan dan berfoto bersama usai mengikut debat Capres di Kantor KPU, Jakarta Pusat, selasa (12/12/2023). — Capres-Cawapres 2024 tidak memiliki program yang fokus terhadap keamanan lalu lintas. (Foto: Pradita Utama/detikcom)

Jakarta -

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyoroti visi dan misi Capres (calon presiden) dan Cawapres (calon wakil presiden) pemilu 2024. Menurut Djoko, pasangan Capres dan Cawapres 2024 'miskin' program keselamatan lalu lintas.

"Indonesia sedang mengalami krisis transportasi umum dan darurat keselamatan lalu lintas. Ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang bersaing di Pemilu 2024 telah menawarkan program transportasi umum, walaupun dalam penyebutan berbeda. Namun belum ada program keselamatan lalu lintas," kata Djoko dalam keterangannya.

Djoko menjelaskan, Capres Anies Baswedan memiliki pengalaman mengelola Bus Trans Jakarta dengan nilai subsidi Rp 4,3 triliun per tahun, yang sudah dapat meng-cover 88 persen wilayah Kota Jakarta.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Blitar.

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih cukup tinggi. Foto: Fima Purwanti/detikJatim

Kemudian Cawapres Gibran Rakabuming Raka punya pengalaman dengan Bus Batik Solo Trans (BST) mulai tahun 2024, dengan menyisihkan dari APBD, sebesar Rp 15 miliar (subsidi BST). Sedangkan Capres Ganjar Pranowo mengelola Bus Trans Jateng tahun 2023 dikucurkan subsidi Rp 104 miliar dari APBD Provinsi Jawa Tengah.

"Perbedaannya, Capres Anies Baswedan dan Cawapres Gibran Rakabuming melanjutkan program kepala daerah sebelumnya. Sedangkan Capres Ganjar Pranowo, mengawali membenahi angkutan umum aglomerasi di Jawa Tengah sejak 2017. Sekarang sudah 7 koridor yang beroperasi," ungkap Djoko yang juga menjabat sebagai akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.

Sayangnya menurut Djoko, Capres dan Cawapres 2024 tak menawarkan satu pun program keselamatan lalu lintas. Padahal, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih cukup tinggi dari tahun ke tahun.

Djoko mengatakan, angka fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia rata-rata per tahun mencapai 27 ribu jiwa. Hal itu setara dengan 3-4 orang meninggal per jam.

"Jumlah fatalitas kecelakaan lalu lintas tahun 2017 sebesar 30.894 jiwa, tahun 2018 29.083 jiwa, tahun 2019 25.871 jiwa, tahun 2020 23.529 jiwa, dan tahun 2021 25.288 jiwa," ujar Djoko. Sementara pada 2022, dari kasus kecelakaan lalu lintas sebanyak 137 ribu kasus, 27 ribu di antaranya menyebabkan korban meninggal dunia.

Dan yang cukup bikin prihatin, mayoritas korban kecelakaan lalu lintas adalah usia produktif sebesar 80 persen. Mereka adalah orang-orang yang berusia 15-59 tahun. Maka sudah seharusnya Capres-Cawapres 2024 memiliki kepedulian lebih terhadap keselamatan lalu lintas di jalan raya, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi kendaraan pribadi terbesar di dunia.