Subsidi Motor-Mobil Listrik Dinilai Tak Adil, Harusnya Dikasih ke Angkutan Umum

Jakarta -

Ketua Institut Studi Transportasi (Instran), Darmaningtyas, mengkritisi langkah pemerintah yang ingin memberikan subsidi buat kendaraan listrik pribadi, baik roda dua atau roda empat. Menurutnya, yang seharusnya mendapatkan subsidi adalah angkutan umum seperti bus listrik.

Pemerintah berencana memberikan subsidi buat kendaraan listrik. Motor listrik produksi baru dan motor listrik hasil konversi akan diberikan subsidi dengan kisaran Rp 7 juta. Sementara mobil listrik dan hybrid, rencananya diberi subsidi Rp 80 juta dan Rp 40 juta.

Kebijakan tersebut akan membuat harga kendaraan listrik makin murah dan kompetitif, sehingga bisa menarik minat konsumen buat beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Tapi di sisi lain, kebijakan itu juga menuai kritikan karena dinilai hanya menguntungkan orang-orang mampu.

"(Subsidi kendaraan listrik) itu kebijakan yang tidak adil. Karena (orang) yang kaya justru disubsidi," buka Darmaningtyas kepada detikOto melalui telepon, Rabu (1/2/2023).

Menurut Darmaningtyas, jika pemerintah serius menggalakkan kendaraan ramah lingkungan dan ingin mengurangi polusi udara di Indonesia, seharusnya yang mendapatkan subsidi adalah angkutan umum seperti bus listrik yang digunakan di perkotaan.

"Supaya angkutan umumnya nyaman atau hijau, dengan biaya yang lebih murah. Sebab kalau operator harus beli mobil listrik, itu harganya dua kali lipat dari harga bus BBM. Kalau ada subsidi dari negara, operator bisa membeli bus listrik dengan harga yang murah, sehingga tidak berpengaruh pada tarif," sambung Darmaningtyas.

"Kalau yang diberikan subsidi itu motor listrik atau mobil listrik, ya jelas itu akan menguntungkan orang-orang yang mampu. Karena yang membeli motor listrik apalagi mobil listrik, itu kan orang-orang mampu. Kenapa negara justru memberikan subsidi kepada yang mampu?," kata dia.

Simak Video "Pemerintah Subsidi Kendaraan Listrik, Pengamat: Macet Bisa Makin Parah"
[Gambas:Video 20detik]
(lua/dry)