Penerapan ERP Ideal biar Macet Nggak Pindah ke Jalan Non-ERP

ADVERTISEMENT

Penerapan ERP Ideal biar Macet Nggak Pindah ke Jalan Non-ERP

Tim detikcom - detikOto
Jumat, 20 Jan 2023 17:07 WIB
Pemerintah berencana menerapkan electronic road pricing (ERP) pada tahun 2023. Rencananya, pengendara bermotor akan dikenakan tarif Rp 5.000 hingga Rp 19.000.
Beberapa ruas jalan Jakarta akan diterapkan ERP (Foto: Almadinah Putri Brilian)
Jakarta -

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) beranggapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) harusnya bisa mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. Ini saran MTI agar penerapan ERP lebih ideal.

Menurut MTI Wilayah DKI Jakarta, secara ideal ERP sepatutnya diterapkan melingkupi sebuah kawasan, bukan berupa koridor. Sebab, jika diterapkan berdasarkan koridor, dikhawatirkan kemacetan justru melimpah ke jalan yang tidak diterapkan ERP.

"Penerapan ERP secara koridor berpotensi melimpahkan beban lalu lintas ke koridor lain yang bersifat alternatif akses untuk asal dan tujuan pergerakan lalu lintas yang sama," kata MTI dalam keterangan tertulisnya.


"Sejalan dengan konsekuensi logis penerapan ERP dengan konsep koridor yang berpotensi memindahkan beban lalu lintas ke koridor lain di DKI Jakarta, penerapan ERP harus melalui kombinasi dengan strategi manajemen kebutuhan transportasi lainnya, seperti kombinasi dengan ITCS (intelligent traffic control system) untuk koridor tanpa angkutan massal agar mampu mengurai beban lalu lintas yang terlimpahkan dari koridor ERP. Bersamaan dengan itu, juga dilakukan implementasi ETLE di koridor luar ERP untuk memastikan kedisiplinan lalu lintas.," sebutnya.

Menurutnya, penerapan ERP berbasis koridor diposisikan sebagai langkah awal menuju penerapan basis kawasan. Hal ini dilakukan untuk menghindari pelimpahan volume lalu lintas.

MTI juga menyoroti penerapan ETLE untuk kendaraan komersial dan logistik. Sebab, ada juga kendaraan angkutan yang tidak menggunakan pelat umum.

"Apabila ERP direncanakan diterapkan dalam jangka pendek, disarankan regulasi tersendiri bagi operasional kendaraan komersial dan logistik yang selama ini berada dan beroperasi dalam kawasan/koridor ERP namun tidak menggunakan nomor pelat umum karena penggunaan sendiri, untuk mengurangi dampak sosial dan perekonomian pada kawasan/koridor ERP," katanya.



Simak Video "ERP Jadi Strategi Anyar Jakarta Atasi Macet"
[Gambas:Video 20detik]
(rgr/din)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT